Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat suara merespons kabar turut merestui Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melalui kongres luar biasa (KLB).
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tidak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," tulis Mahfud via akun Twitter resminya @mohmahfudmd seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (2/1/2021).
Menurut dia, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat, bisa dikudeta seperti itu.
"Jabatan menko tentu tidak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid," kata Mahfud.
Kemarin, Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY mengungkapkan ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Tudingan itu disampaikan AHY dalam keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujarnya.
AHY bilang, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas "praduga tak bersalah" (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," kata AHY.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," lanjutnya.
Petang harinya, fungsionaris Partai Demokrat Andi Arief bilang kalau sosok yang dimaksud adalah Moeldoko.
Pada malam hari, Moeldoko pun angkat suara perihal tudingan AHY perihal ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP," katanya dalam keterangan pers secara virtual.
Mantan Panglima TNI itu mengungkapkan, dalam sejumlah kesempatan menemui kader Partai Demokrat. Ia mengaku tidak membatasi siapapun yang hendak bertemu dengannya.
"Secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga nggak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian," ujar Moeldoko.
"Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja. Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," lanjutnya.
Moeldoko bilang isu-isu yang muncul kemungkinan berdasarkan dari foto-fotonya bersama kader-kader Partai Demokrat.
"Kalau itu menjadi persoalan yang digunjingkan silakan aja. Saya nggak keberatan," katanya.
Lebih lanjut, Eks KSAD itu bilang menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat, jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing, dan seterusnya.
"Ya kalau anak buahnya nggak oleh pergi ke mana-mana ya diborgol aja kali. Berikutnya kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar. Itu saja kira-kira penjelasan dari saya teman-teman sekalian," ujar Moeldoko.
