Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jumat (29/01/2021) yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01/2021).
"Berkaitan dengan PPKM 11 Januari-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa Provinsi Covid nya tetap naik," tutur Jokowi dengan nada tinggi.
Menurutnya, kebijakan ini tidak efektif karena implementasi di lapangan tidak tegas, sehingga esensi dari pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terlihat dan tidak menurunkan mobilitas di lapangan.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," tegasnya.
"Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan," ujarnya.
Jokowi telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak lebih banyak pakar dalam menentukan kebijakan pengendalian Covid-19 ini. Dengan demikian, kebijakan bisa betul-betul komprehensif.
Selain itu, dalam pelaksanaannya harus turun ke lapangan dan terus mengimbau masyarakat agar patuh 3M. Dan juga menjelaskan masyarakat pentingnya 3M tersebut.
"Ini memang harus kerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tapi betul-betul ada di lapangan, di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati," tegasnya.
HALAMAN SELANJUTNYA >>>>>>>> PERNYATAAN LENGKAP JOKOWI PPKM TAK EFEKTIF
Berikut pernyataan lengkap Jokowi soal PPKM tak efektif :
Bismillahirrahmanirahim
Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, karena kita memiliki [data mobilitas], indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi Covid-19-nya tetep naik.
Saya ingin Menko ajak sebanyak banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas. Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi moblitas.
Namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat. Tetapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanyalah masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu.
Siapin juga masker yang memiliki standart-standar yang bener sehingga masyarakat yang tidak pakai langsung diberi [masker], pakai, diberitahu apa apa apa apa. Ini memang harus bekerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tapi betul-betul ada di lapangan, di provisi-provinsi yang sudah kita sepakati.
Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun. Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya nggak papa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini ndak. Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi. Betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan formula yang memang formula standart itu nggak ada. Negara lain nggak ada, formula standart apa nggak ada. Yang bener yang mana juga nggak ada. Yang lockdown pun juga eksponensial juga.
Saya rasa sore ini hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.
Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi.
Saya rasa itu sebagai pengantar.
Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin di Kementerian Agama melibatkan tokoh tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan pak Mengko nanti yang bisa men-drive agar ini nanti betul-betul lapangannya terjadi. Saya rasa itu.