Kantor Boleh Vaksinasi Karyawan Sendiri, Pengusaha Happy!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sudah memberikan lampu hijau swasta boleh melakukan vaksinasi mandiri gratis untuk karyawan. Pengusaha berharap pemulihan ekonomi nasional terjadi cepat serta pembatasan mobilitas terus dilonggarkan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippindo) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, menyambut baik aturan dari pemerintah ini dari awal usulannya untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Dari usulan awal memang pertama untuk percepatan, pemerataan dan penyebaran vaksin, kedua meringankan beban pemerintah, ketiga mempercepat pemulihan ekonomi nasional," katanya kepada CNBC Indonesia, (26/1/2021).

Dia melihat pemulihan ekonomi nasional di beberapa sektor masih tergantung dengan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti perkantoran, restoran, tempat belanja, serta transportasi. Dengan vaksinasi dari swasta akan mempercepat pemerintah merubah kebijakan pelonggaran untuk operasional di beberapa sektor usaha. khususnya di pulau Jawa, melihat 60% pendapatan domestik bruto ada di Pulau Jawa.

Sementara pemerintah melarang komersialisasi vaksin mandiri oleh swasta, sehingga tidak boleh menjual atau memotong gaji karyawan yang ingin melakukan vaksinasi. Dalam arti perusahaan harus menanggung beban pembelian vaksin kepada karyawannya. Sarman memang menganjurkan hanya perusahaan yang mampu dan memiliki cash flow yang baik, untuk mengadakan vaksin mandiri.

"Seperti perusahaan di sektor telekomunikasi, energi, industri makanan dan minuman untuk bisa membelanjakan vaksin karyawan. Bahkan bisa untuk kegiatan CSR mereka," katanya.

Sarman pun melihat pengusaha tidak terlalu pusing dengan merek vaksin yang akan diberikan. Asalkan sudah sesuai dengan standar WHO, BPOM, MUI, dan pemerintah sendiri.

"Bagi kami merek vaksin kita serahkan kepada pemerintah, pemerintah yang melakukan kunjungan negosiasi dan referensi mana yang terbaik sesuai standar WHO, BPOM, yang penting harganya juga terjangkau," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan efektivitas vaksin menjadi hal utama. Bila dari vaksinasi sudah bisa mengontrol angka penyebaran covid maka pembatasan pergerakan masyarakat tentu akan dicabut, yang berimbas kembali bergeliatnya beberapa sektor usaha.

"Masih panjang melihat sekarang masih prioritas nakes. Upaya vaksin mandiri itu kan memang untuk percepatan, tapi ini semua tergantung dengan efektifitasnya. Mudah mudahan bisa terkontrol," katanya.

Vaksinasi di Mal

Sebelumnya, pengusaha juga mengusulkan pusat perbelanjaan menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Guna mempercepat distribusi vaksin untuk masyarakat umum dan karyawan.

"Kami ingin menawarkan tempat kami itu bisa digunakan untuk pemerintah bila mau melakukan vaksinasi. Seperti mal yang menjadi Anggota APPBI tersebar diseluruh wilayah ibu kota. Sehingga masyarakat bisa melakukan vaksinasi di mal terdekat," katanya Ketua Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat.

Vaksinasi di mall bukan hanya untuk karyawan mal saja. Tapi juga masyarakat sekitar mal itu sendiri. Menurutnya dengan cara ini bisa lebih efisien dan mempermudah pemerintah menangani pandemi.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article IDI: 1,5 Juta Nakes Siap Sukseskan Vaksinasi Covid-19