Jokowi Dikritik Tak Paham Banjir Kalsel, Istana Pasang Badan

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara perihal kritikan yang dilancarkan sejumlah pihak terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan.

Jokowi menyebut curah hujan yang tinggi dan mencapai 10 kali lipat dari daya tampung sungai Barito membuat air tak tertampung. Hal ini menjadi biang kerok terjadinya banjir di Kalimantan Selatan.

Sejumlah pihak menyebut kepala negara tidak mengetahui betul akar masalah yang menjadi biang kerok terjadinya banjir. Persoalan banjir juga disebut karena deforestasi pemerintah memudahkan investasi khususnya sawit dan tambang.

Baca: Moeldoko 'Bongkar' Alasan Jokowi Pilih Listyo Jadi Kapolri

Berbicara di kantornya, Rabu (20/1/2021), Moeldoko mengakui memang ada stigma yang menyebut Jokowi melanggar Undang-Undang (UU) 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Di situ seolah-olah presiden tidak mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana," kata Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, selama ini telah berupaya mengantisipasi dan memitigasi persoalan bencana yang ada. Namun, masyarakat juga perlu memahami kondisi geografis di Indonesia yang berada di wilayah ring of fire.

"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya bencana tidak bisa dikendalikan," kata Moeldoko.

Baca: Sedih! Sebanyak 6.619 Jiwa Terdampak Banjir di Pekalongan

Terkait stigma yang menyatakan banjir disebabkan karena deforestasi pemerintah, Moeldoko tidak menjawab secara terperinci. Namun, ia memastikan pemerintahan tidak pernah mengobral izin dengan sembarangan,

"Intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada, atau tidak akan kita dalami. Jadi tidak obral, enggak," katanya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Moeldoko Klaim Jokowi Punya Amunisi Berantas Terorisme di RI