Jokowi Dikritik Tak Paham Banjir Kalsel, Istana Pasang Badan

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 January 2021 18:52
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko (Dok. Istimewa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara perihal kritikan yang dilancarkan sejumlah pihak terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan.

Jokowi menyebut curah hujan yang tinggi dan mencapai 10 kali lipat dari daya tampung sungai Barito membuat air tak tertampung. Hal ini menjadi biang kerok terjadinya banjir di Kalimantan Selatan.

Sejumlah pihak menyebut kepala negara tidak mengetahui betul akar masalah yang menjadi biang kerok terjadinya banjir. Persoalan banjir juga disebut karena deforestasi pemerintah memudahkan investasi khususnya sawit dan tambang.


Berbicara di kantornya, Rabu (20/1/2021), Moeldoko mengakui memang ada stigma yang menyebut Jokowi melanggar Undang-Undang (UU) 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Di situ seolah-olah presiden tidak mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana," kata Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, selama ini telah berupaya mengantisipasi dan memitigasi persoalan bencana yang ada. Namun, masyarakat juga perlu memahami kondisi geografis di Indonesia yang berada di wilayah ring of fire.

"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya bencana tidak bisa dikendalikan," kata Moeldoko.

Terkait stigma yang menyatakan banjir disebabkan karena deforestasi pemerintah, Moeldoko tidak menjawab secara terperinci. Namun, ia memastikan pemerintahan tidak pernah mengobral izin dengan sembarangan,

"Intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada, atau tidak akan kita dalami. Jadi tidak obral, enggak," katanya.


[Gambas:Video CNBC]

(cha/cha)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading