Bos BKPM Blak-Blakan Investor China Memang Ngeri-Ngeri Sedap!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diberi peringatan tentang bahayanya investor dari China, yang seringkali berlaku curang.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif (periode 2015-2019). Pasalnya, menurut data yang dia peroleh, China merupakan negara nomor satu sebagai negara improper payments. China dicap sebagai negara yang seringkali melakukan pembayaran yang tidak tepat, atau bisa disebut curang, sejak 2011 hingga 2020. Hal tersebut dikatakan Laode berdasarkan data dari US-foreign corrupt practices act.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil pun tak menampik. Dia bahkan mengonfirmasi pernyataan yang disampaikan oleh Laode.

Pilihan Redaksi Bos BKPM Ternyata Lagi Rayu Lagi Tesla Bangun Pabrik di RI

"Untuk Bang Laode, saya terima kasih, benar ada data China ini negara ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur-jujur saja lah," kata dia dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).

Bahlil mencontohkan bahwa saat ini industri smelter di Indonesia dikuasai oleh China. Sebab, proyek tersebut hampir semuanya dikerjakan oleh perusahaan dari Negeri Tirai Bambu itu.

Bahlil bahkan mengakui, dirinya lebih suka bekerja sama dengan investor asal China dibandingkan dengan Jepang. Tapi bukan tanpa alasan kenapa China memiliki peran besar dalam pembangunan smelter di Indonesia. Sebab, menurut Bahlil negara lain tak seberani China.

"Hampir semua sekarang smelternya dari China, harus jujur saja lah kita akui. Memang di satu sisi mereka (China) ini paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak penelitiannya, negara lain juga begitu, debatnya minta ampun [...]. Mereka (China) itu kerja dulu baru mikir," jelas Bhalil.

Bahlil bahkan mengonfirmasi dari pernyataan Laode, bahwa investor asal China memang terkenal dengan investor yang curang atau dicap sebagai improper payments.

"Banyak yang nggak dibayar, ngomongnya hari ini A besok bikin lain, gitu," kata Bahlil melanjutkan.

Oleh karena itu, kata Bahlil arah kebijakan investasi di Indonesia ke depan, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipat Kerja, investasi di Indonesia akan tertata dengan baik dan adil.

Pasalnya kata Bahlil, Indonesia harus berkomitmen, untuk berlaku adil terhadap semua investor. Artinya, tidak ada investor dari negara manapun yang bisa mendominasi investasi di Indonesia.

Selain itu juga, ke depan, BKPM akan melakukan kontrol CSR pada investor, baik itu kepada lingkungan dan masyarakat setempat. Melalui UU Cipta Kerja, kini kata Bahlil dirinya bisa dengan mudah mencabut izin usaha investor, jika ketentuan AMDAL-nya tidak dipatuhi.

"Maka dengan undang-undang yang baru (UU Cipta Kerja), ketika melanggar apa yang ada di dalam dokumen amdal, BKPM cukup dengan mencabut izin usahanya. Kajian amdal tetap di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tapi teken amdal lewat BKPM karena satu pintu," jelas Bahlil.

"Jujur saya katakan, memang masih ada potensi-potensi hantu terjadi di sini. Makanya kita itu kerja bareng-bareng. Mereka ambil hasil dari Indonesia, rakyat juga harus sejahtera," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mantan Pimpinan KPK Peringatkan BKPM Soal Investor China