Ini Strategi Pemerintah RI Memburu Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menggunakan sistem Silacak akan memperbaiki konsolidasi data Covid-19 di Indonesia yang ditargetkan akan selesai pada pertengahan Desember.

"Menggunakan Silacak, Kombinasi silacak menggunakan NIK nama dan Nomor, di silacak sudah pasti tak dobel, tapi dengan new record data laboratorium yang berhubungan dengan positif atau negatif yang sedang diperbaiki, pertengahan bulan ini sudah clear semua, data bisa dilihat lebih baik," ujar Ketua Sub Bidang Tracing Penanganan Covid-19, dr. R. Koesmedi Priharto kepada CNBC Indonesia di Jakarta, Jumat 4/12/2020).

Tim Tracker di lapangan nantinya akan dibekali dengan Silacak yang telah diperbaharui. Dia menyebut setidaknya sudah 3 minggu terakhir waktu yang dibutuhkan dalam memperbaiki sistem ini.

"Kondisinya sedang intervensi di 10 provinsi, 53 kab/kota dan 1.612 puskesmas yang kita berikan subsidi untuk tenaga tracker di masing-masing puskesmas, kemudian ada analisa data dan supervisor, di masing-masing kab/kota tersebut dan di puskesmas tersebut," ujarnya.

Baca: Perkuat Testing, Pemerintah Diminta Terapkan Swab Antigen

Sementara untuk testing, menurutnya pemerintah sudah memberikan subsidi di 10 provinsi untuk alat-alat pemeriksaan. Dengan alat tersebut, bisa melakukan testing dan tracing lebih cepat.

"Untuk memutus tali penularan cepat dan menemukan kasus awal sehingga penyembuhan lebih mudah dan lebih baik," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengakui adanya kesalahan data dalam pelaporan angka harian Covid-19 di Jawa tengah pada 29 November lalu.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Budi Hidayat mengatakan, kesalahan tersebut bukan berasal dari pihak pemerintah selaku pengolah data. Kesalahan berasal dari Dinas Kesehatan (Dinkes) tingkat Kabupaten di Jawa Tengah, karena memasukkan data ganda.

"Iya memang betul, ada yang salah input, ada data yang telat, ada data ganda juga. Kita menerima data dari daerah, kita rilis, ternyata dari rilis ada yang enggak pas, ya kita kasih tahu ke daerah," kata Budi.

Menurut Budi, proses pelaporan data yang diterima dan diolah langsung diserahkan ke Pusdatin Kemenkes. Adapun tahapannya adalah pertama, fasilitas kesehatan di setiap kabupaten/kota melakukan verifikasi data Covid-19 di daerahnya. Setelahnya selesai melakukan verifikasi, setiap faskes di Indonesia memberikan laporan data harian Covid-19 ke Dinkes kabupaten/kota.

Selanjutnya, laporan diteruskan ke Dinkes tingkat provinsi dan kembali dilakukan verifikasi. Setelah proses verifikasi selesai, data harian tersebut baru akan dilaporkan ke Kemenkes. Kemudian, Kemenkes yang menerima data tersebut akan menganalisa dan membuat laporan tingkat nasional. Laporan ini juga akan diberikan ke Satgas Penanganan dan Percepatan Covid-19 pusat dan dipublikasikan.

"Kemenkes mendapatkan data dari seluruh Indonesia. Jadi dari Faskes di bawah, di daerah, ke kabupaten/kota, dari sana setelah diverifikasi masuk ke provinsi. Di provinsi dilakukan verifikasi lagi, baru ke pusat [Kemenkes]. Jadi ada dua kabupaten di Jateng yang memang salah input," pungkasnya.

Satgas Penangan Covid-19 menegaskan protokol kesehatan dalam bentuk #pakaimasker, #jagajarak, dan #cucitangan merupakan hal yang paling efektif dalam mencegah penularan Covid-19.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Data Baru Sebut China Sudah Kaji Covid Sebelum Pandemi Meledak