Sri Mulyani Sebut 451 Ribu Wajib Pajak Minta Insentif

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif keringanan pajak telah diberikan oleh pemerintah, untuk mereka yang terkena dampak Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada sebanyak 451.026 wajib pajak (WP) yang meminta untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Sri Mulyani menjelaskan, berbagai insentif perpajakan diberikan kepada pelaku usaha agar beban operasional industri mereka bisa berkurang dan bisa pulih kembali.

"Saat ini sudah lebih dari 451.026 pemohon atau wajib pajak yang meminta untuk mendapatkan insentif perpajakan itu," jelas Sri Mulyani dalam acara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Menurut dia, mayoritas pemohon untuk insentif adalah pengusaha di sektor perdagangan yang memang mengalami tekanan cukup dalam selama pandemi. Kendati demikian, ada juga sektor lain yang mengajukan permohonan untuk mendapat insentif.

Sri Mulyani merinci, sektor perdagangan sebenyak 100.479 WP atau 46.9%, insentif bagi WP di bidang industri pengolahan mencapai 41.137 WP atau 19,22%, konstruksi dan real estat 14.855 WP atau 6.94%, dan jasa perusahaan 13.625 WP atau 6,36%.

"Sebagian besar memang adalah sektor yang terhantam sangat berat dari covid yaitu perdagangan. Namun juga dari industri pengolahan, juga jasa perusahaan. Kita akan terus meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mendukung agar perekonomian kita bisa pulih kembali," ungkapnya.

Sayangnya, tidak semua pemohon insentif perpajakan ini bisa disetujui. Pasalnya hingga 25 November 2020, tercatat hanya 214.097 pemohon yang disetujui mendapatkan insentif perpajakan diluar wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berbagai insentif tersebut diantaranya keringanan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) kepada 130.958 WP. Kemudian, pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan ke 14.580 WP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi 66.324 WP. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan restitusi yang dipercepat ke 2.235 WP. Mayoritas insentif ini diberikan untuk sektor perdagangan.

Baca: Sri Mulyani: Banyak Rakyat Anggap Pajak Bentuk Penjajahan

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article LCS Kurangi Ketergantungan Terhadap Dolar