
Jangan Kaget, Pemimpin Hong Kong 'Timbun' Uang Cash di Rumah!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengaku menimbun banyak uang tunai di rumah akibat akun bank miliknya dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Hal itu menyusul aksi pro demokrasi di Hongkong.
Imbas lain dari pembekuan itu adalah gaji Lam sebesar US$ 627 ribu (Rp 8,8 miliar) setahun.
Dikutip dari Bloomberg, dalam sebuah wawancara televisi, Lam mengatakan pemerintah Hong Kong harus membayar gajinya secara tunai karena dia tidak memiliki rekening bank. Hal itu menyusul sanksi yang dijatuhkan AS padanya dan pejabat lainnya atas apa yang disebut peran mereka dalam merusak otonomi Hong Kong dari China, termasuk memberlakukan UU Keamanan Nasional pada akhir Juni lalu.
"Duduk di depan Anda adalah kepala eksekutif Hong Kong SAR (wilayah administratif khusus) yang tidak memiliki layanan perbankan yang tersedia untuknya. Saya menggunakan uang tunai setiap hari untuk semua hal. Saya memiliki banyak uang di rumah karena pemerintah membayar saya tunai untuk gaji saya karena saya tidak memiliki rekening bank," ujar Carrie Lam.
Selain itu, dia juga mengomentari langkah AS sebagai langkah yang sangat tidak tepat. Ia menilai Washington terlibat terlalu jauh dalam isu domestik Hong Kong.
"Sangat terhormat dalam situasi seperti ini untuk mendapatkan sanksi yang tidak dapat dibenarkan oleh pemerintah AS. Itu suatu kehormatan," kata Lam.
Ia telah berulang kali mengecam sanksi AS sebagai campur tangan yang tidak dapat dibenarkan dalam urusan internal Hong Kong. Sanksi berupa pembekuan rekening bank oleh AS ini diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump.
Trump menjatuhkan sanksi pada Agustus pada pejabat China dan Hong Kong termasuk Lam; Xia Baolong, direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau dari Dewan Negara China; dan Chris Tang, komisaris polisi kota. Sanksi tersebut mudah dijalankan karena setiap bank yang berbisnis dengan mereka berisiko terkena penalti yang akan mengancam akses mereka ke sistem keuangan AS.
AS sejauh ini masih berkukuh menentang kebijakan China yang dirasa mengganggu ketentraman demokrasi di wilayah administratif Hong Kong. Selain kepada individu, AS juga menargetkan beberapa perusahaan China yang aktif terlibat dalam membantu Beijing mencampuri otonomi pusat finansial dunia itu.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Hong Kong Nyalakan Sinyal Gelombang II Covid-19