
Geger Pak JK Singgung 'Kekosongan Kepemimpinan'

Jakarta, CNBC Indonesia - Eks Wakil Presiden RIĀ Jusuf Kalla memiliki penilaian tersendiri perihal fenomena yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, semua itu berkaitan dengan kepemimpinan.
Hal itu dipaparkan JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, dalam webinar yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertajuk 'Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Membangun Demokrasi yang Sehat' pada Jumat (20/11/2020).
"Kenapa masalah Habib Rizieq Shihab, begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara, turun tangan, sepertinya kita menghadapi sesuatu yang goncangnya yang ada. Kenapa itu terjadi? ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," ujar JK.
Menurut dia, seiring kekosongan kepemimpinan, begitu ada sosok yang karismatik atau berani memberikan alternatif, maka publik mendukung. JK pun bilang kalau fenomena Habib Rizieq merupakan indikator ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi tanah air.
"Kenapa ratusan ribu orang itu begitu? Kenapa dia tidak percayai DPR untuk berbicara? Kenapa dia tidak percayai partai-partai khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu? Kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan dia punya aspirasi? Itu pertanyaan yang sangat penting untuk kita evaluasi, jawab, khususnya PKS dan partai-partai islam lainnya," kata JK.
"Bahwa ada kekosongan sistem atau cara kita berdemokrasi khususnya dalam ideologi keislaman yang kemudian diisi oleh Habib Rizieq. Sehingga kita takut bahwa ini nanti demokrasi akan kembali ke demokrasi katakanlah sistem yang demo-demo macam-macam yang juga tentu merusak sistem," lanjutnya.
Pernyataan JK menuai tanggapan dari pihak Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik, dan Diseminasi Informasi KSP Juri Ardiantoro mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Presiden RI yang ke-10 dan ke-12 itu.
Pertama, menurut dia, frasa 'kekosongan kepemimpinan aspiratif' perlu diperjelas.
"Apakah presiden dan wapres, atau DPR/MPR, atau kepemimpinan pada institusi-institusi lain? Sebab, jika merujuk pada kepemimpinan Pak Jokowi-KH Maruf Amin, pernyataan Pak JK menjadi tidak relevan," ujar Juri saat dihubungi, Minggu (22/11/2020).
"Pak Jokowi itu sosok pemimpin yang lahir dari proses demokrasi, sehingga beliau sadar betul untuk memegang dan mewujudkan kepemimpinan yang terbuka dan aspiratif," sambungnya seperti dilaporkan detik.com.
Kedua, menurut Juri, pernyataan JK sangat politis.
"Kepemimpinan aspiratif yang dinisbatkan pada sosok HRS adalah pernyataan politik yang dapat diduga untuk mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi," ujarnya.
Ketiga, Juri bilang pernyataan JK sebagai manuver politik searah dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan HRS dan pendukung-pendukungnya. Sebab, gerakan HRS adalah jelas gerakan politik yang dibungkus dengan baju agama.
Merespons dinamika yang ada, Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menjelaskan maksud JK terkait 'kekosongan kepemimpinan'
"Pak JK menjelaskan fungsi parpol dan anggota parlemen dari partai berbasis Islam. Yang dinilainya kurang menangkap dan menjalankan aspirasi umat, sehingga kekosongan ini yang diisi oleh HRS," ujar Husain saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020), seperti dikutip detik.com.
Menurut Husain, JK dalam acara yang digelar DPP PKS itu menekankan fungsi dan peran partai politik berbasis Islam untuk mengevaluasi diri. Partai politik dinilai harus menyerap aspirasi untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan agar tidak ada parlemen jalanan.
"Apalagi penjelasan Pak JK konteksnya memang ditujukan ke partai ketika berbicara dalam webinar PKS. Jadi Pak JK menekankan pentingnya parpol-parpol berbasis islam mengevaluasi diri, untuk mengatasi kekosongan ini sehingga tidak terjadi parlemen jalanan," kata Husain.
(miq/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gempar Isu JK Bantu Pulangkan Rizieq Demi Pencapresan Anies
