Geram Belanja Negara Lelet, Jokowi: Terus Kapan Ngerjainnya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meluapkan kejengkelannya di depan umum. Kali ini, Kepala Negara dibuat kesal lantaran serapan belanja pemerintah yang belum terserap maksimal meskipun sudah di penghujung tahun.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara virtual, seperti dikutip Kamis (19/11/2020).

"Tadi pak Ketua LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah] menyampaikan ini bulan November sudah tanggal berapa ini? 18 November, masih ada yang untuk proses konstruksi. Ini konstruksi lho ya. Masih dalam proses Rp 40 triliun. Terus ngerjainnya kapan?," kata Jokowi dengan nada meninggi.

Baca: Hanya Jokowi yang Bisa Binasakan 'Bensin Kotor' Premium

Jokowi mengaku tak habis pikir dengan rendahnya serapan belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jokowi lantas mengungkap alasan kenapa akselerasi belanja tidak ada perubahan setiap tahunnya.

"Terus nanti kalau misalnya itu selesai, jadi barangnya kaya apa? Kalau bangun ya ambruk. Kalau jembatan ya ambruk. Hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya, menumpuk di akhir tahun," jelasnya.

Menurutnya, lambatnya proses pengadaan baik itu yang berasal dari belanja pemerintah pusat maupun daerah menjadi penyebab utama. Selain itu, ditambah sikap sejumlah instansi pemerintah yang bekerja biasa-biasa saja dalam situasi sekarang.

"Akibatnya yang tadi saya sampaikan, realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, APBD menjadi terhambat. November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstruksi," katanya.

Mantan Gubernur DKI ini menegaskan, akselerasi belanja pemerintah saat ini menjadi harapan yang bisa mendorong perekonomian nasional. Belanja pemerintah diharapkan meningkatkan perputaran uang di masyarakat.

"Kita ingat di kuartal kedua konsumsi pemerintah berada di -6%. Di kuartal ketiga kita sudah masuk ke positif 9% kurang lebih. Itulah yang men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menegaskan jajaran menteri maupun kepala daerah perlu diberikan 'peringatan' terkait rendahnya akselerasi serapan anggaran belanja kendati sudah memasuki penghujung tahun.

"Dengan berpijak pada data tersebut, para menteri dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah percepatan di kondisi pandemi seperti ini," kata Jokowi.

Jokowi memandang, alarm peringatan perlu diberikan karena sampai saat ini masih ada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang masih saja bekerja dengan cara lama di tengah krisis.

"Alarm peringatan perlu diberikan karena banyak kementerian, banyak lembaga."

Baca: Pulau Madura Mau 'Cerai' dari Provinsi Jawa Timur!

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Top Pak Jokowi! 5.000 Insan Pers Divaksinasi Akhir Bulan Ini