LSI: 57,8% Responden Puas dengan Kinerja Jokowi Urus Pandemi

Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
03 November 2020 15:28
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Biro Pers Sekretariat Presiden/ Kris)
Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi). (BPMI Sekretariat Presiden/ Kris)

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Hasilnya, 57,8% responden puas atas kinerja Jokowi dalam menangani pandemi tersebut.

Seperti dilaporkan detik.com, survei dilaksanakan terhadap 1.200 responden yang dipilih dengan metode simple random sampling melalui wawancara telepon dalam kurun 13-17 Oktober 2020. Margin of error survei kurang-lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

LSI memberikan pertanyaan kepada responden 'Apakah Bapak/Ibu sangat puas, puas, tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kerja Presiden Joko Widodo dalam menangani wabah virus corona (COVID-19)?'.

Hasil survei menunjukkan bahwa 57,8% responden mengaku puas atas kinerja Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. Sementara 39,4% responden mengaku tidak puas.



"Kepuasan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Untuk isu ini di bulan Oktober itu mayoritas, meskipun tidak terlalu tinggi, 57,8%, hampir 58% masyarakat menyatakan bahwa mereka puas dengan penanganan virus corona yang dilakukan oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei yang disiarkan virtual, Selasa (3/11/2020).

"Meskipun yang menyatakan tidak puas cukup banyak di sini, hampir 40%, ini bisa menjadi catatan juga bagi pemerintah," imbuhnya.

Responden juga diberi pertanyaan soal kepercayaan terhadap sejumlah lembaga dalam mengawasi bantuan penanganan Covid-19. Hasilnya, Presiden menempati posisi teratas, disusul pemerintah provinsi hingga Kementerian Sosial (Kemensos).

"Mana yang masyarakat percayai untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran atau tidak, tidak dikorupsi dan sebagainya. Pada Oktober 2020 ini, kepercayaan paling tinggi untuk isu ini ada di Presiden, diikuti oleh pemerintah provinsi, Kemensos, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, Gugus Tugas Covid-19, KPK jauh di bawah," ujar Djayadi.


(miq/dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Gembira! Jokowi Mau Umumkan Status RI Bebas Pandemi

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular