Raja Malaysia Gelar Pertemuan Soal Keadaan Darurat

Jakarta, CNBC Indonesia - Penguasa Malaysia bakal mengadakan pertemuan membahas permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk memberlakukan keadaan darurat di tengah krisis politik. Permintaan Muhyiddin disampaikannya pada hari Jumat, (23/10/2020) kemarin.

Dia meminta raja untuk memberlakukan aturan darurat yang akan mencakup penangguhan parlemen, kata sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut. Langkah ini mendapatkan banyak celaan dari pemimpin oposisi.

Mereka menyebut langkah yang dia ambil menjadi bentuk keinginan Perdana Menteri untuk tetap berkuasa di tengah tantangan kepemimpinan, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Muhyiddin berada dalam posisi genting sejak dia menjabat pada Maret dengan mayoritas dua kursi. Ketidakpastian semakin dalam setelah pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan bulan lalu bahwa dia memiliki mayoritas parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Baca: Kabar Duka, Pangeran Brunei yang Kontroversial Tutup Usia

Proposal perdana menteri datang ketika Malaysia menghadapi gelombang baru Covid-19, ekonomi yang dilanda pandemi dan keraguan atas kemampuan Muhyiddin untuk memimpin mayoritas di parlemen dan mengeluarkan anggaran untuk 2021.

Raja Al-Sultan Abdullah akan bertemu dengan bangsawan senior lainnya, yang disebut Dewan Penguasa, pada pukul 6.30 GMT di istana nasional, menurut kantor berita negara Bernama.

Pada hari Sabtu Istana menyebut raja akan berkonsultasi dengan penguasa lain tentang proposal Muhyiddin, tetapi tidak mengidentifikasi proposal apa itu.

Konstitusi memberi raja hak untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan, berdasarkan ancaman terhadap keamanan, ekonomi atau ketertiban umum.

Keadaan darurat akan memberikan kekuasaan ekstra kepada perdana menteri, yang kemudian dapat memperkenalkan aturan dan menyetujui pengeluaran tanpa proses parlementer yang biasa.

Laporan media mengatakan proposal darurat Muhyiddin berusaha untuk menghentikan kegiatan politik dan tidak akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya.

"Keadaan darurat dapat memberikan beberapa bentuk stabilitas dalam jangka pendek, terutama terkait dengan implementasi kebijakan," kata Affin Hwang Capital Asset Management dalam catatan penelitiannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pasar ekuitas dan obligasi dapat mengalami kemunduran jika keadaan darurat diberlakukan. "Meskipun jika dibiarkan dan berkepanjangan, itu berbahaya bagi proses demokrasi dan pemerintahan negara," katanya.

(dob/dob) Next Article Anwar Ibrahim vs Muhyiddin, Istana Raja Malaysia Buka Suara