Thailand Panas! Raja Digoyang, Pemerintah Status Darurat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand kembali mengumumkan status darurat. Bahkan pemerintah melarang pertemuan lebih dari empat orang dan postingan online yang dianggap ancaman bagi keamanan nasional.

Ini dilakukan Kamis (15/10/2020) sebagai langkah untuk mengakhiri protes massa pro demokrasi. Massa sebelumnya berdemo untuk menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur dan meminta reformasi pada kekuasaan Raja Maha Maha Vajiralongkorn.

Baca: Bangkok Status Darurat Parah, Polisi Thailand Bubarkan Demo

Perintah itu ditujukkan untuk membasmi protes inkonstritusional. Apalagi sejak Rabu (14/10/2020), masa berkumpul di luar kantor PM dan bentrok dengan kelompok loyalis kerajaan.

Kemarin ketegangan juga terjadi saat ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Monumen Demokrasi menjelang iring-iringan kerajaan yang membawa Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarganya. Polisi lalu melakukan penutupan jalan untuk membawa pengunjuk rasa menjauh dari rute kerajaan.

Baca: Mengenal Raja Thailand Maha Vajiralongkron yang Digoyang Demo

"Keadaan darurat memungkinkan penyitaan peralatan komunikasi elektronik, data, dan senjata yang dicurigai menyebabkan situasi darurat", kata seorang juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri, dikutip dari AFP.

Foto: Polisi Huru Hara Thailand Sweeping Aksi Massa. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) Polisi Huru Hara Thailand Sweeping Aksi Massa. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe)

Kamis dini hari pemerintah menerjunkan polisi untuk membubarkan pengunjuk rasa. Pemerintah menangkap 20 orang terkait protes.

"Mereka harus menghadapi prosedur hukum tanpa kecuali," katanya lagi.

Sementara itu, aktivis pro demokrasi telah berulang kali meneriakkan keinginan agar monarki beradaptasi dengan zaman modern. Termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan- yang melindungi raja dari kritik- dan agar raja tidak terlibat dalam politik.

Foto: Polisi Huru Hara Thailand Sweeping Aksi Massa.AP/Rapeephat Sitichailapa Polisi Huru Hara Thailand Sweeping Aksi Massa.AP/Rapeephat Sitichailapa

"Konstitusi baru harus membawa Thailand ke sistem demokrasi dengan lembaga monarki yang benar-benar diatur di bawahnya," kata Tattep Ruangprapaikitse.

"Ini bisa jadi pertarungan terakhir untuk demokrasi Thailand."

Thailand sendiri terpukul karena corona (Covid-19). Ekonomi memasuki resesi, akibat PDB yang negatif dua kuartal berturut-turut. Di kuartal pertama secara (yoy), ekonomi -2%. Di kuartal kedua, ekonomi -12,2%.

(sef/sef) Next Article Saat Raja Thailand Turun Gunung Temui Pendemo Berjilid-Jilid