Cibiran 'Ratu Utang' Sri Mulyani, Dibuktikan Lewat Prestasi

News - Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
13 October 2020 10:52
Indonesia's Finance Minister Sri Mulyani Indrawati attends the World Economic Forum on ASEAN at the Convention Center in Hanoi, Vietnam September 12, 2018. REUTERS/Kham

Jakarta, CNBC Indonesia - Sri Mulyani Indrawati kembali mendapatkan predikat sebagai 'Finance Minister of The Year' for East Asia Pacific 2020 dari Global Markets.

Penghargaan ini pernah diperoleh pada 2018.

Menurut Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Global Markets menilai komitmen memberikan stimulus fiskal dalam bentuk perlindungan sosial, insentif perpajakan, penjaminan pinjaman dan subsidi bagi sektor usaha yang terdampak paling besar layak diapresiasi.

Selain itu, keputusan untuk memperlebar defisit melebihi batas maksimum yang di tetapkan dalam undang-undang sebesar 3% dari PDB, yang merupakan langkah yang tidak mudah dilakukan, juga menjadi alasan lain Sri Mulyani memperoleh penghargaan bergengsi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan kepada pers.Foto: Sri Mulyani Indrawati



"Gelar ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi Covid - 19 di Indonesia," ujar Sri Mulyani melalui keterangan resmi, Senin (12/10/2020).

Global Markets merupakan majalah terkemuka di bidang pasar ekonomi internasional yang 30 tahun terakhir telah menjadi salah satu acuan bagi para pelaku dan institusi di sektor ekonomi dan keuangan internasional. Majalah ini diterbitkan pada saat pertemuan sidang tahunan IMF - World Bank Group.

"Mari terus berikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi,"Sri Mulyani


Cibiran Ratu Utang

Rizal Ramli mantan Menko Bidang Kemaritiman era Jokowi dan Menkeu era Gusdur sempat melontarkan kritik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kali ini, Rizal Ramli menyebut Sri Mulyani sebagai 'Ratu Utang'.

Cuitan Rizal Ramli bukan berarti tanpa alasan, mengingat nominal utang pemerintah pusat di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) melonjak cukup signifikan dibandingkan pendahulunya.

Data Utang Terbaru

Utang Pemerintah Pusat hingga akhir Agustus 2020 tercatat sebesar Rp 5.594,93 triliun. Utang ini naik Rp 914,74 triliun dibandingkan Agustus 2019 yang tercatat Rp 4.680,19 triliun.

Posisi utang ini juga naik Rp 160,07 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2020 yang tercatat sebesar Rp 5.434,86 triliun.

Dalam buku APBN Kita edisi September 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 84,82% dan pinjaman 15,18%.


Peningkatan ini membuat rasio utang pun naik menjadi 34,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dipastikan tetap aman karena masih di bawah batas maksimal di Undang-Undang Keuangan negara.

Mengacu UU 17/2013 tentang Keuangan Negara, memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB.

Pagebluk Bikin Krisis & Langkah Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya meminimalisir dampak pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan ke masyarakat maupun ke perekonomian.

Anggaran besar pun digelontorkan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga bantuan lainnya kepada masyarakat yang paling terdampak pandemi ini. Untuk PEN pemerintah menyediakan anggaran Rp 695,2 triliun.

"Mari terus berikhtiar bersama berjuang melawan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Dalam anggaran PEN, pemerintah juga melakukan penempatan dana di perbankan mulai dari himpunan bank negara (Himbara) hingga di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Di Himbara pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp 47,5 triliun dan pada BPD sebesar Rp 11,2 triliun. Selain itu juga ada di 3 bank syariah sebesar Rp 3 triliun.

"Penempatan dana PEN di bank Himbara juga telah menunjukkan kinerja baik di mana telah disalurkan kredit hingga 4,7 kali lipat," kata dia.

Selain anggaran di PEN, pemerintah juga memberikan bantuan lain kepada masyarakat agar tetap bisa bertahan di tengah masa sulit ini melalui berbagai program baru.

Pertama, bantuan subsidi gaji sudah tercapai hingga Rp13,98 triliun untuk 11,65 juta peserta. Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sudah disalurkan Rp 17,8 triliun kepada 7,64 juta pengusaha mikro. Lalu, bantuan operasional dan pembelajaran daring pesantren, telah terealisasi Rp 2,02 triliun.

Lanjutnya, sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan Program PEN, pemerintah juga melakukan reclustering anggaran PEN, baik untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral dan Pemda, UMKM, serta pembiayaan korporasi.

Sementara itu, hingga 30 September 2020, realisasi PEN adalah sebagai berikut:

Kesehatan Rp 21,92 triliun atau 25,04% dari anggaran Rp 87,55 triliun.

Perlindungan Sosial Rp 157,03 triliun atau 77,01% dari pagu Rp 203,91 triliun.

Sektoral dan Pemda sebesar Rp 26,61 Triliun atau 25,09% dari Rp 106,05 triliun.

UMKM sebesar Rp 84,85 triliun atau 68,7% dari Rp 123,47 triliun.

Insentif usaha Rp 28,07 triliun atau 23,27% dari pagu Rp 120,61 triliun.



[Gambas:Video CNBC]

(dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading