Wamenkeu Pede PDB RI di 2021 Tumbuh 5%, Apa Alasannya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan akan berada di level 5,0%. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan latar belakang di balik optimisme tersebut.

"Intinya adalah tahun 2021, kita melihat probabilitas kesempatan adanya recovery, itu intinya," ujarnya dalam acara Indonesia Knowledge Forum (IKF) IX 2020 yang mengangkat tema Business Revamp: Overcoming Uncertainty through Knowledge yang berlangsung secara virtual, Selasa (6/9/2020).

Menurut Suahasil, tahun 2020 penuh dengan tekanan lantaran pandemi Covid-19. Beberapa bulan belakangan, pemulihan ekonomi mulai terjadi meski belum kembali ke level normal. Oleh karena itu, pemerintah berharap pemulihan ekonomi akan lebih maksimal.

"Karena itulah kalau 2020 ini pemerintah adalah betul-betul merupakan support utama ekonomi. Kita merasakan bahwa dan kita mengharapkan di tahun 2021 dunia usaha akan mulai menggeliat, dunia usaha akan mulai bekerja lebih intense, dunia usaha akan memiliki kegiatan yang lebih banyak sehingga juga menjadi support bagi perekonomian Indonesia," ujar Suahasil.

Baca: Shortfall! Wamen Sebut Setoran Pajak Rp 500 T Tak Terkumpul

"Support-nya tidak hanya disediakan pemerintah, pemerintah tetap support, namun kegiatan dunia usaha itu secara gradual akan menunjukkan peningkatan. Ini harapan kita sehingga pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% tahun 2021 itu sumbernya bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari kegiatan masyarakat dan kegiatan dunia usaha. Tentu ada prasyaratnya," lanjutnya.


Lalu, apa langkah pemerintah di 2021? 

Suahasil mengatakan, tahun ini, pemerintah telah menggulirkan anggaran ratusan triliun dalam wujud PEN. Totalnya Rp 695,2 triliun meliputi perlindungan sosial hingga subsidi bunga terhadap UMKM. Dukungan lain hadir dalam bentuk insentif pajak sehingga penurunan pajak menjadi tak terhindarkan.

Sementara untuk tahun depan, kenaikan belanja pemerintah menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap perekonomian. Defisit pun masih dilebarkan lebih dari 3%, yaitu tepatnya 5,7%.

"Defisit yang melebar ini diberikan blessing di UU Nomor 2 Tahun 2020 tapi harus kita ke bawah 3% pada 2023. Karena itu pada 2020 ke 2021 kita lakukan konsolidasi, pengurangan tapi gak boleh drastis," kata Suahasil.

"Pengurangan harus gradual sehingga pemerintah belanja negara itu tetap memberikan support namun support-nya itu bisa gradual. Nanti dengan dunia usaha masyarakat itu mulai bekerja dan pertumbuhan ekonomi support konsumsi dan investasi maka pertumbuhannya dari anggaran pemerintah belanjanya akan naik, tetapi nanti defisitnya kita upayakan turun dengan gradually," lanjutnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Shortfall! Wamen Sebut Setoran Pajak Rp 500 T Tak Terkumpul