Heboh Ahok Marah-marah Lagi, Sentil Peruri dan Bongkar Gaji

Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia

15 September 2020 20:54

[DALAM] Buka-Bukaan Ahok, Eksklusif di CNBC Indonesia — Foto: Topik/Buka-Bukaan Ahok, Eksklusif di CNBC Indonesia/Arie Pratama

Jakarta, CNBC Indonesia - Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan setelah video viral beredar yang menunjukkan dirinya mencak-mencak terhadap berbagai persoalan di BUMN. Ahok yang merupakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) gregetan dengan persoalan di BUMN seperti Pertamina hingga Perum Peruri.

Pada salah satu tayangan video, Ahok menceritakan soal pengalamannya dengan BUMN pencetak uang yang meminta dana yang besar untuk proyek digitalisasi di Pertamina, termasuk tanda tangan digital. Namun, Peruri meminta dana Rp 500 miliar untuk proyek tersebut.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. itu BUMN juga," ujarnya dalam tayangan video YouTube POIN

Menurutnya, itu sama saja setelah mendapat proyek ini Peruri tidak mau kerja lagi. "Itu sama aja sudah dapat Pertamina nggak mau kerja lagi, tidur, 10 tahun jadi ular sanca, ular piton," kata Ahok.

Foto: Ahok

Ahok juga mengaku dianggap sebagai pihak kegaduhan dan ribut di Pertamina, dan mengganggu kenyamanan. Ia mencontohkan soal rencana proyek kilang yang ditolak, ia berencana akan melakukan audit

"Saya emosi juga, Ahok mengganggu keharmonisan," katanya.

Ia juga menyentil soal pergantian posisi direksi yang lobi-lobi, hingga soal gaji di Pertamina dan sebagainya.

"Dia ganti direktur tanpa sepengetahuan saya, direksi-direksi lobinya ke menteri," katanya

Ahok juga mengungkap permasalahan pada sistem gaji di Pertamina. Ia mengatakan gaji pejabat tetap diberikan meski pejabat itu dicopot.

"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama. Alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan anda," ungkap Ahok.

Ia juga membahas soal kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum jabatan Presiden Jokowi berakhir. Namun, persoalan tak mudah untuk melakukannya.