Fahri: Terpaksa di Sistem Demokrasi, Perizinannya Banyak!
Foto: Fahri Hamzah (Detikcom/Lamhot Aritonang)
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia berkorelasi dengan investasi di tanah air.
Demikian disampaikan Fahri dalam program IMPACT With Peter Gontha yang disiarkan di CNBC Indonesia pada Jumat (11/9/2020).
Menurut dia, setiap 20 tahun Indonesia selalu memiliki masalah besar. Salah satu masalah setelah 20 tahun reformasi adalah kerumitan politik.
Fahri mengatakan, Indonesia telah masuk ke dalam 'lorong' demokrasi, akan tetapi Indonesia belum menyadari infrastruktur apa yang meski dibuat demi menopang sistem tersebut.
"Misalnya, perizinan. Terpaksa di dalam sistem demokrasi, perizinannya banyak sekali. Kalau dulu kan presiden cuma mengatakan, "Kamu cukup ketemu dengan si ini, si ini, nanti bawa message saya ke bawah, semuanya beres". In one day. Nggak ada pertanyaan karena dia akan datang kata bos, kata bos, kata bos," kata Fahri.
"Tapi dalam tradisi kita menuju demokrasi nggak, semua orang punya otoritasnya. Maka yang kita perlu bangun adalah proses yang transparan dalam satu sistem untuk memastikan bahwa schedule yang ditetapkan pemerintah itu jalan," lanjutnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu mencontohkan, apabila perizinan di suatu lembaga hanya dua hari, maka setelah dua hari tidak boleh ada tambahan waktu. Sebab, lembaga itu akan dihukum.
"Misalnya katakanlah pemerintah daerah. Saya dari dulu mengusulkan kalau ada pemerintah daerah yang mempersulit perizinan, sebaiknya dana alokasi yang ditransfer dari pusat ke daerah itu harusnya ditahan sebagai hukuman terhadap pemerintah daerah yang mempersulit investasi," ujar Fahri.
Lebih lanjut, dia mengatakan, sudah ada terobosan-terobosan yang mulai diambil pemerintah terkait perizinan. Misalnya yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
"Itu ada inisiatif. Tapi inisiatifnya bukan merampas kewenangan dari lembaga lain lalu diserahkan kepada suatu lembaga. Sebenarnya salah satu roh dari pada PTSP itu kan bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana semua dikoordinir dan sadar tentang pentingnya kita memudahkan orang dalam melakukan perizinan itu," kata Fahri.
"Dulu waktu saya membahas UU tentang investasi, saya simply bilang kepada teman-teman. Uang tidak punya warga negara, uang tidak punya agama, uang tidak punya nasionalisme, uang hanya ingin datang ke tempat yang memberikan keuntungan yang lebih baik dan jaminan keamanan dan kepastian hukum," lanjut eks politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
Fahri, Fadli, & Mereka yang Dapat Tanda Kehormatan Jokowi
(miq/miq)
