RI Utamakan 'Duit' Ketimbang 'Nyawa', Pak Erick?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir membantah apabila pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi alih-alih kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Bantahan itu dilontarkan Erick dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (3/9/2020).



"Tidak. Itulah kenapa Presiden membuat komite (KPCPEN) yang menggabungkan tim satgas penanganan Covid-19 dan tim satgas PEN). Nah kalau kita lihat programnya juga jelas. Satu Indonesia Sehat. Kedua Indonesia Bekerja. Ketiga Indonesia Tumbuh. Jadi bukan Indonesia Tumbuh dulu nomor satu," ujarnya.

Erick memaparkan, untuk program Indonesia Sehat, KPCPEN sangat serius tidak hanya dari sisi pengobatan hingga testing, melainkan juga berupaya agar masyarakat mengikuti protokol Covid-19. Akan tetapi, Menteri BUMN itu tidak memungkiri kalau vaksin menjadi salah satu prioritas utama dalam waktu dekat.

"Kembali, bukan gara-gara vaksin lantas kemudian tidak perlu protokol Covid-19. Tadi dokter Daeng (Ketua Umum PB IDI Daeng Faqih) menyampaikan ada limitasi enam bulan hingga dua tahun. Berarti setelah divaksinasi tidak sehat selamanya. Makanya protokol Covid-19 harus dijalankan. Memang melelahkan tapi ini jadi kenormalan baru," kata Erick.

Baca: Erick Thohir Pastikan Data Subsidi Gaji Beres Bulan Ini

Sejumlah kalangan menilai pemerintah terlampau mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan ekonom senior yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/8/2020).

"Kunci untuk aktivitas ekonomi meningkat adalah dengan tes. Kita jauh lebih kecil dari negara tetangga [...] yang saya takut, respons pemerintah makin tidak peduli dengan Covid-19, tapi [lebih peduli] ke pemulihan ekonomi," kata Faisal.

Apalagi, menurut dia, di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang KPCPEN), unsur kesehatan di dalamnya hanya satu, yakni Kementerian Kesehatan. Selebihnya ekonomi dan politik pertahanan.

Melihat struktur pada KPCPEN, terlihat Indonesia hanya lebih condong untuk memulihkan perekonomian saja. Padahal, menurut Faisal, apabila kasus penularan Covid-19 turun, maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan naik. Oleh karena itu, mustahil jika pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi naik, di saat penularan kasus Covid-19 terus bertambah.

"Kita harus kendalikan penularan kasus dulu, baru ekonomi bisa naik. Kalau kasus sudah turun, otomatis pertumbuhan ekonomi tanpa disuruh pun akan naik," kata Faisal.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Buat Transformasi, Erick Thohir Ganti Logo Baru BUMN