Lautan Massa Buruh Tolak Omnibus Law Kepung DPR
Massa buruh yang menolak RUU Omnibus law cipta kerja.
Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (25/8/20). Aksi tersebut untuk menolak draft Omnibuslaw RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Dalam aksinya, buruh akan mengusung dua tuntutan, yakni penolakan omnibus law dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi Covid-19. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan resmi. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Di masa pandemi saat ini, Iqbal menilai pembahasan UU 'sapu jagat' itu menjadi ironi. Pasalnya, Ia menilai rakyat memerlukan pemerintah dan DPR menangani Covid-19. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Iqbal juga menilai Omnibus Law bakal mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup, mudahnya PHK sewenang wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aksi protes juga dilakukan serentak di 20 provinsi pada tanggal 25 Agustus 2020. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aksi di Jakarta diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI dan ribuan buruh di kantor Menko Perekonomian. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Aksi di Jakarta diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI dan ribuan buruh di kantor Menko Perekonomian. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
