Proyek Dikebut, Tol Trans Sumatera Bakal Rampung 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan pembangunan jalan Tol Bakauheni-Aceh, bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, bisa segera rampung di tahun 2024. Sementara itu, untuk pembebasan lahan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2022.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk terus mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.

Pasalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak bisa lepas dari proses pengadaan tanah. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil berharap agar target-target yang telah ditetapkan bisa selesai tepat waktu.

"Target pemerintah untuk jalan Tol Bakauheni-Aceh diharapkan bisa selesai pada tahun 2024 sedangkan pembebasan lahan paling lambat di akhir tahun 2022," paparnya saat memberikan pengarahan dengan para Kepala Kantor ATR/BPN se-Sumatera melalui konferensi video, Rabu (19/08/2020), dikutip, Kamis, (20/08/2020).

Baca: Libur Panjang HUT RI, 7.000 Kendaraan Lewati Trans Sumatera

Ia meminta agar penataan lokasi jalan tol bisa segera diselesaikan. Menurutnya, sebagian jalan tol tersebut belum ada sertifikatnya.

"Sekarang kita akan mengeluarkan seluruh sertifikat jalan tol dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membayar uang ganti rugi bagi dokumen dan bidang-bidang yang belum dibayarkan," jelasnya.

Foto: Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil dan Surya Tjandra (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara) Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil dan Surya Tjandra (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara)

Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan jalan tol akan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat setempat.

"Pemerintah Daerah Lampung mengatakan sekarang Lampung menjadi dinamis serta ekonomi dan investasinya tumbuh, berkembang luar biasa dan seluruh Sumatera dapat akan mengalami hal yang sama," tutur mantan Menteri BUMN era Presiden SBY ini.

Menurutnya proses pembebasan tanah mendapatkan perhatian dari Presiden RI, Joko Widodo, sehingga pengadaan tanah bisa cepat dan adil.

Baca: Ada 8 BUMN yang Bakal Disuntik Modal oleh Jokowi di 2021

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan saat ini Kementerian ATR/BPN sangat fokus mempercepat proyek pengadaan tanah dalan Program Prioritas Nasional.

"Dengan adanya Perpres 66 Tahun 2020 tidak diperlukan lagi dokumen tanah tanah yang ineligible," katanya.

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kejar Target Trans Sumatera, Jokowi Resmikan Tol Pertama Aceh