
Sri Mulyani: Beberapa Menteri Masih Baru, Tak Paham Birokrasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, banyak menteri di kabinet sekarang yang baru pertama kali menjabat. Ini menjadi tantangan karena belum semuanya paham birokrasi.
"Beberapa menteri juga masih baru. Tidak semua benar-benar paham birokrasi, belum pernah bekerja di pemerintah," ujarnya dalam webinar, Rabu (19/8/2020).
Ini juga lah yang membuat realisasi belanja negara terutama dalam penanganan Covid-19 masih rendah. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghimbau agar belanja untuk penanganan Covid-19 bisa terserap dengan cepat sehingga semakin banyak masyarakat terbantu dan perekonomian bisa kembali bangkit.
Menurutnya, pandemi Covid-19 menghantam semua sektor di Indonesia sehingga pemerintah harus bergerak cepat membantu masyarakat dari sisi Kesehatan dan juga menjaga agar perekonomian tidak semakin anjlok.
Perubahan anggaran terus dilakukan terutama dari sisi belanja yang terus meningkat dan penggunaan anggaran pun berubah. Banyak anggaran K/L yang di-realokasi untuk penanganan Covid-19.
Oleh karenanya, peran menteri yang cepat dan tanggap dalam merealokasi dan refocusing anggaran sangat diperlukan. Namun, karena masih banyak menteri baru ini menjadi tantangan apalagi kebijakan kerja dari rumah (WFH) membuat koordinasi harus melalui virtual.
"Kalau mereka ngga WFH, mereka bisa di kantor saja 24/7 berdiskusi secara intensif," kata dia.
Namun, ia menekankan bahwa dampak akibat pandemi Covid-19 ini tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia saja, tapi seluruh negara di dunia. Semua negara saat ini sedang fokus memulihkan perekonomian negaranya masing-masing.
"Pemerintah sedang fokus pada implementasi, apa di sektor kesehatan yang masih perlu dialokasikan? Kalau sudah tidak perlu, kita bisa melihat sektor lain yang memerlukan. Kita sedang bekerja gila-gilaan ini untuk melihat detailnya di masing-masing sektor," jelasnya.
(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggaran Pemulihan Ekonomi Sudah Disebar Rp 579 T