Bersiap Ya.. Program Kartu Pra Kerja akan Dilanjutkan di 2021

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menganggarkan perlindungan sosial pada 2021 sebesar Rp 419,3 triliun, di mana salah satu langkah perlindungan sosial tersebut adalah melalui program kartu pra kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai dan kartu pra kerja.

"Mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi," kata Jokowi dalam pidato di gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).

Reformasi sistem perlindungan sosial yang secara bertahap, kata Jokowi sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Untuk diketahui, pada 2020 anggaran program kartu pra kerja pada 2020 sebesar Rp 20 triliun. Setiap peserta yang berhasil lolos mengikuti pelatihan pra kerja, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp 3,55 juta selama 4 bulan yang menyasar kepada korban PHK dan pengangguran terdampak pandemi covid-19 yang menyasar 5,6 juta orang.

Jokowi menyebut, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada RAPBN 2021 dialokasikan anggaran sebesar Rp 356,5 triliun. Rencananya anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan kesehatan dengan anggaran Rp 25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU.

Ada juga untuk perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekira Rp 110,2 triliun yang akan digunakan untuk program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.

Adapun untuk sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp136,7 triliun, yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.

Dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun, melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Kemudian untuk pembiayaan korporasi sekitar Rp14,9 triliun, yang diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.

Serta insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun, melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Baca: Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 5 Dibuka?

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Insentif Prakerja Cair Hingga Suntikan Dana Segar Bukalapak