Deretan rumah diwilayah bantaran kali Cideng, Jakarta Barat, Sabtu (15/8/20). Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan belum dapat melakukan penataan kampung kumuh sesuai target akibat pandemi Covid-19. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Berdasarkan salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022 pada situs Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, ditargetkan sebanyak 56 RW ditata pada tahun 2020. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Penataan kampung kumuh itu menggunakan konsep community action plan (CAP). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
CAP merupakan rencana penataan kampung kumuh yang melibatkan warga perkampungan tersebut. Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Retno mengatakan, pihaknya baru akan merealisasi penataan 11 RW pada 2020 menggunakan dana APBD 2020. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Pendanaan 45 RW kumuh lainnya akan menggunakan dana CSR dan kolaborasi sosial berskala besar (KSBB). Pasalnya, anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk menata kampung kumuh itu dialihkan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)