Ada Konsep UBI di Belakang BLT Pekerja Swasta a la Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi para pekerja yang bergaji di bawah Rp 5 juta, demi meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi penyakit virus corona (Covid-19).

Besaran uang yang akan didapat mencapai Rp 600 ribu per bulannya selama empat bulan. Kini rencana tersebut tengah difinalisasi. Skema bantuan sosial ini merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menurut penuturan Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ini ada 13 juta pekerja yang ditargetkan untuk mendapat santunan ini. Sehingga total anggaran yang harus dikeluarkan mencapai Rp 31,2 triliun.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan pemberian santunan ini akan dilakukan dengan periode dua bulan sekali.

"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," jelas Erick Thohir.

Program ini dikatakan masih dalam tahap finalisasi, dan rencananya akan diberikan melalui Kementerian Ketenagakerjaan pada September nanti.

Baca: Biden Kritik BLT Pengangguran Rp5,86 Juta/Pekan A La Trump!

Pemberian BLT pagi pada pekerja merupakan hal yang baru, di tengah pandemi Covid-19, berbagai kebijakan tak biasa memang banyak muncul. Di dunia, tengah mengemuka kebijakan Universal Basic Income (UBI) atau memberikan bantuan tunai kepada semua masyarakat tanpa terkecuali.

Melansir The Balance, Universal Basic Income merupakan sebuah program dimana setiap warga negara mendapat uang setiap bulannya dalam jumlah yang sama, tanpa mempertimbangkan warga tersebut bekerja atau tidak.

UBI dipopulerkan oleh Andrew Yang, mantan kandidat Presiden 2020 dari Partai Demokrat AS. saat kampanye menjadi kandidat Presiden, Pria keturunan Taiwan tersebut menawarkan uang sebesar US$ 1.000 per bulan untuk seluruh warga AS tanpa terkecuali. Program itu diberi nama The Freedom Dividend.

Program tersebut kembali menghangat di tengah pandemi Covid-19.

Melansir Market Watch, pada bulan Mei lalu 17 walikota dari berbagai negara bagian, termasuk walikota Antlanta yang juga kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat, Keisha Lance Bottoms, mendirikan Mayors for a Guaranteed Income, sebuah organisasi yang memberikan BLT kepada warga AS, tetapi dengan batasan pendapatan per tahun.

"Sebelum masa pandemi, warga yang bekerja di 2 dan 3 tempat masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Covid-19 semakin menunjukkan rapuhnya kondisi ekonomi rumah tangga AS, dan berdampak tidak proporsional pada orang kulit hitam dan coklat," tulis organisasi tersebut, sebagaimana dilansir Market Watch.

Salah satu pendiri organisasi tersebut, Michael Tubbs, walikota Stokton California, sedang menjalankan eksperimen terhadap 125 orang dengan pendapatan di bawah US$ 46.000 per tahun, diberikan uang cuma-Cuma sebesar US$ 500 per bulan. Program tersebut berlangsung selama 24 bulan hingga Januari 2021 nanti.

Kebijakan tersebut mirip dengan UBI, tetapi tidak semua orang, ada batasannya yakni diberikan kepada warga dengan pendapatan di bawah US$ 46.000 per tahun.

"Pembayaran langsung tunai dan berulang adalah langkah penting pertama untuk menjamin setiap orang memiliki pendapatan dan memastikan keamanan ekonomi semua warga Amerika," kata Tubbs sebagaimana dilansir Market Watch.

Penerapan UBI di Indonesia pernah diusulkan oleh Sonny Mumbunan, ekonom dan peneliti di Universitas Indonesia yang juga pendiri Basic Income Lab di bawah Research Centre for Climate Change (RCCC).

Dalam rilis Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 4 April lalu, Sonny memberikan usul "Beri semua warga DKI Jakarta umur 20 sampai 40 tahun uang tunai langsung Rp 4 juta per orang setiap bulan untuk 2 bulan masa krisis wabah virus Corona''

Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan kenapa DKI Jakarta yang dipilih, pertama karena merupakan episentrum Covid-19, yang kedua kemungkinan tinggi migrasi penduduk keluar, dan ketiga pertimbangan fiskal, di mana DKI Jakarta disebut memiliki kemampuan fiskal paling tinggi.

Kemudian usia 29 sampai 40 tahu dipilih karena secara teknis dianggap kelompok usia yang paling produktif. Besaran 4 juta rupiah diambil karena setara dengan UMP tahun 2020, dan masa 2 bulan berdasarkan informasi penaksiran masa penyebaran Covid-19. 

(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Sebar BLT, Tanker Pertamina, dan Horor Mayat di Bucha