AHY Komentari Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Masih Perlu?

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
03 August 2020 11:55
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu di DPP Golkar, Kamis (25/6/2020). (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)
Foto: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) (CNBC Indonesia/ Andrean Kristianto)

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara mengenai isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan kebijakan reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden.

"Memilih pembantu presiden termasuk melakukan reshuffle kabinet itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," ujarnya dalam sebuah wawancara bersama CNN Indonesia, dikutip CNBC Indonesia, Senin (3/8/2020).

Dia menilai, Jokowi pasti membaca keinginan masyarakat sebelum mengambil keputusan, termasuk juga melalui survei-survei yang dilakukan akhir-akhir ini. AHY bilang, masyarakat itu ingin dan berharap betul bahwa pemerintah ini benar-benar solid.

"Jadi memiliki keutuhan dalam mengambil berbagai kebijakan dan juga tindakan nyata di lapangan dalam penanganan Covid-19. Artinya sinergi dan kolaborasi itu terjadi di tingkat pusat antar lembaga, dan juga antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Ini mereka harapkan itu kemudian berharap pemerintah bisa fokus dan benar-benar bisa menghadirkan progres yang baik. termasuk untuk memulihkan ekonomi," katanya.

AHY menyebut, wacana reshuffle kabinet muncul karena ada permasalahan koordinasi. Dia menduga, jangan-jangan ini karena tidak efektifnya pihak-pihak tertentu sehingga ada yang perlu direshuffle.

"Sekali lagi yang lebih penting adalah menjawab apakah pemerintahan hari ini dan apapun struktur dan juga komposisinya, bisa menjawab harapan rakyat tadi. Bahwa rakyat ingin mendapatkan kepastian dalam penanganan Covid-19 ini, mereka ingin tentunya selamat dari virus yang ganas ini tapi juga ekonominya bisa diperhatikan dan juga aspek-aspek lainnya begitu," ujarnya.

AHY tak memungkiri, dalam kondisi normal saja sebuah kabinet selalu punya tantangan-tantangan tersendiri terutama, di dalam koordinasi, komunikasi. Semua negara punya tantangan tersebut, lanjutnya, apalagi dalam masa krisis.

"Yang penting ini bisa ditemukan upaya bersama agar semuanya itu dalam frekuensi yang sama. Yang harus terhindar adalah jika seharusnya kita semua fokus untuk penanganan krisis Covid-19 dan juga resesi ekonomi yang akan menghantui kita semua ini jangan sampai ada pihak-pihak, elemen-elemen yang kemudian memiliki prioritas yang lain, yang tidak inline dengan upaya itu," kata AHY.

Dia juga meyakini bahwa Jokowi punya keseriusan untuk bisa menangani krisis dengan baik. Tetapi keseriusan itu harus didukung oleh semua pihak. Dengan demikian kebijakan yang dijalankan itu benar-benar butuh komprehensif dikelola dengan baik. Dikatakan, dibutuhkan kepemimpinan yang efektif dibutuhkan kemampuan manajerial yang juga baik.

"Kalau hanya sekadar berbicara isu reshuffle, orang diganti orang kalau tidak diperbaiki fundamentalnya, masalah sinergi kolaborasi, komunikasi, koordinasi tadi, siapapun itu yang duduk disana nantinya juga akan mengalami hal yang sama," ujar AHY.

"Bagi saya bukan orangnya tapi juga sistem yang diperbaiki terlebih dahulu sehingga siapapun yang nanti dipercaya untuk memegang posisi tertentu di jajaran kabinet itu sudah dalam sebuah perahu yang sama semuanya tidak sendiri sendiri, tidak masing-masing," lanjutnya.

Seperti diketahui, sidang kabinet paripurna yang digelar pada Kamis, 18 Juni 2020, menyita perhatian publik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan yang sangat keras.

Dengan raut wajah memerah dan gestur yang tak biasa, Jokowi meluapkan amarahnya di depan peserta sidang kabinet yang terdiri dari jajaran menteri kabinet Indonesia Maju, serta pimpinan lembaga negara lainnya.

"Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi mempertegas kekecewannya terhadap kinerja para 'pembantu' maupun lembaga negara lain.

Tak terbendungnya kekesalan Jokowi tak lepas dari kinerja para menteri maupun lembaga tinggi negara yang dianggap masih biasa saja di tengah situasi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis! [...] Tindakan kita, keputusan kita, kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa saja. Apa-apaan ini?," ujarnya.

Bak gayung bersambut, isu reshuffle menjadi ramai diperbincangkan publik. Bahkan, muncul sejumlah selebaran 'liar' terkait nama baru yang akan mengisi posisi para anggota Kabinet Indonesia Maju.

Mulai dari pengusaha kawakan Soetrisno Bachir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, hingga nama-nama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang saat ini ditempati oleh Teten Masduki.

Beberapa hari berselang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menggelar konferensi pers terkait hal itu. Menurutnya, perombakan kabinet saat ini sudah tidak relevan karena teguran yang disampaikan kepala negara sudah ditindaklanjuti.

"Kalau progresnya bagus, ngapain reshuffle? Dengan progres yang bagus ini, reshuffle tidak relevan," kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Senin (6/7/2020).

"Sejauh bagus dan terus gak relevan lagi di-reshuffle. Jadi jangan ribut lagi reshuffle karena progres kabinet," tegasnya.

Pratikno menjelaskan bahwa teguran yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu tak lepas dari kekecewan kepala negara kepada jajaran menteri. Namun, kini kekecewaan tersebut sudah ditindaklanjuti para pembantu presiden.

"Mengapa beliau sampaikan teguran keras kepada kita semua, kepada kami agar mempercepat kinerja terutama sekali lagi persoalan ekonomi segera diselesaikan, bansos harus segera sampai pelosok, program pemerintah yang membantu daya beli dipercepat," ujarnya.

"Teguran keras tersebut punya arti signifikan. Teguran keras dilaksanakan cepat oleh kabinet. ini progres yang bagus," tegasnya.


(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Isu Liar Berkembang, AHY Jadi Menteri Hingga Nadiem Tergeser

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular