Jurus Jokowi Selamatkan Ekonomi RI dari Krisis: Belanja!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dalam situasi krisis seperti ini belanja negara memegang peranan penting untuk menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Rancangan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Dalam situasi krisis seperti ini, belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," kata Jokowu, Selasa (28/7/2020).

Pilihan Redaksi Jokowi: China-AS Makin Panas, Laut China Selatan Memanas Vaksin Corona Ditemukan, Jokowi: Tahun Depan Vaksinasi Massal

Jokowi memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi terhadap kurang lebih 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, saat ini hanya belanja negara yang bisa diandalkan.

"Untuk sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ini harus diungkit dari APBN yang terarah dan tepat sasaran," katanya.

Jokowi meminta rancangan postur APBN 2021 difokuskan dalam rangka pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor tertutama di bidang kesehatan.

"Saya ingin menekankan lagi walaupun kita menghadapi situasi sulit, kita juga tidak boleh melupakan agenda besar," jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi sempat meluapkan kekecewaannya seiring dengan rendahnya penyerapan anggaran stimulus penanganan Covid-19. Pemerintah telah mengalokasikan dana Covid-19 sebesar Rp 695 triliun.

"Penyerapan stimulus penanganan Covid-19 ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari total stimulus penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp 695 triliun yang terealisasi baru Rp 135 triliun, artinya baru 19%," katanya.

Jokowi lantas memerinci serapan anggaran itu antara lain di bidang perlindungan sosial 38%, UMKM 25% (termasuk penempatan dana di HIMBARA Rp 30 triliun), dan kesehatan 7%. Demikian pula dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5% dan insentif usaha 13%.

"Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat sehingga masalah yang tadi saya sampaikan serapan anggaran belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan," kata Jokowi.

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Bisa Dilakukan Akhir Tahun 2020