Ini Penampakan Lumbung Pangan yang Jadi Duet Jokowi-Prabowo
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljon meninjau lahan program pengembangan food estate di Rawa Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Kaliman Tengah, Rabu (8/7/2020). Basuki menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG). (Dokumentasi Kementerian PUPR)
Menteri Basuki mengatakan dengan merevitalisasi areal sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih murah dibandingkan dengan harus mencetak sawah baru. "Karena kalau membuka sawah baru rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk lahan seluas 1 ha apalagi di daerah rawa itu bisa mencapai Rp 30 juta. Kalau kita merehabilitasi sawah yang sudah ada untuk luas lahan 1 ha hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 8-9 juta," tuturnya. (Dokumentasi Kementerian PUPR)
Menteri Basuki mengungkapkan, Kalteng dipilih sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, karena dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik. "Sebelumnya ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Merauke," kata Menteri Basuki. (Dokumentasi Kementerian PUPR)
Visi food estate tersebut adalah pengembangan sistem pertanian yang modern (modern agriculture system) sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi.(Dokumentasi Kementerian PUPR)
Adanya rehabilitasi lahan maka setiap 1 hektare lahan maka produktivitas padi akan meningkat dari 1 - 2 ton/ha menjadi sebesar 3-4 ton/ha. (Dokumentasi Kementerian PUPR)
Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022. (Dokumentasi Kementerian PUPR)
