Warning Pengusaha: Ekonomi RI Bisa Lumpuh Permanen!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri menyurakan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi terkini. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia.

"Perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami perlambatan dan minus -4 sampai 06% pada kuartal II-2020, hal ini dikarenakan proses stimulus penanganan Covid-19 dinilai sangat lambat," ujar Rosan.

"Penyerapan di berbagai bidang, seperti kesehatan baru 1,54%, perlindungan sosial di 28,63%, insentif usaha 6,8%, UMKM 0,06%, korporasi 0% dan sektoral pada 3,65%, ini akan membuat tekanan terhadap pemulihan kesehatan, jejaring pengamanan sosial dan perekonomian menjadi lebih berat," lanjutnya.


Baca: Pengusaha Tagih Rp 600 T ke Pemerintah Buat Modal Kerja

Menurutnya, dunia usaha akan semakin terjepit jika kalangan birokrat tak diatasi. Bahkan lebih ekstrem dia menyebut pada kuartal III-2020 bisa terjadi resesi apabila tidak terjadi peningkatan ketepatan, kecepatan, dan keterpaduan dalam kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini juga sudah diwanti-wanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Risiko terjadinya kelumpuhan permanen di beberapa unsur dalam dunia usaha cukup tidak bisa diremehkan apabila pemulihan daya beli dan daya produksi tidak dilakukan secara inklusif, cepat, dan masif," kata Rosan.

Sejumlah sektor yang dikhawatirkan tumbang justru yang memberikan devisa besar pada kondisi normal. Di antaranya pariwisata yang tahun 2019 lalu memberikan realisasi devisa sebesar Rp 280 triliun. Saat ini justru sebaliknya, dunia usaha justru terjepit, termasuk banyak pegawai yang harus menganggur.

"Kadin Indonesia telah memberikan pandangan sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi (2,96%) di kuartal I tidak akan setinggi prakiraan sebelumnya dan bahkan beberapa faktor yang memperlambat pertumbuhan di kuartal I semakin nyata dialami dunia usaha ataupun sektor riil di kuartal II-2020," pungkasnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pengusaha Tagih Rp 600 T ke Pemerintah Buat Modal Kerja