Utang Pabrik Pupuk BUMN Menggunung, Bunganya Rp 1,7 T Setahun

Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
29 June 2020 18:09
Suasana Kawasan penukaran uang lusuh di Area Gedung Bank Indonesia,  Jakarta,  Kamis (1/2/2018). CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Total utang pemerintah ke PT Pupuk Indonesia mencapai Rp 17,1 triliun. Utang tersebut merupakan tanggung jawab subsidi yang seharusnya dibayarkan pemerintah.

"Posisi piutang subsidi pupuk bisa terlihat. Secara total adalah Rp 17,1 triliun. Jadi tagihan Pupuk Indonesia kepada pemerintah itu Rp 17,1 triliun," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/20).

Ia merinci, tagihan tersebut berasal dari sejumlah perusahaan di bawah naungan Pupuk Indonesia. Rinciannya adalah PT Petrokimia Gresik (PKG) Rp 10,8 triliun, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Rp 1,8 triliun, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP) Rp 2,1 triliun, PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) Rp 1,3 triliun, dan PT Pupuk Iskandar Muda Rp 1,05 triliun (PIM).

"Tagihan ini adalah untuk realisasi tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Hanya yang 2020 ini sifatnya masih un-audited, karena masih tahun berjalan. Yang sudah diaudit BPK itu 2017-2019," bebernya.

Aas Asikin Idat mengaku, tunggakan yang belum terbayar ini berdampak pada pembengkakan pembiayaan yang harus ditanggung perusahaan pupuk. Pasalnya, pihaknya harus mencari pendanaan dari perbankan untuk menutup biaya operasional dan subsidi pupuk.

"Jadi karena uang ini tertahan di pemerintah untuk tagihan ini, agar perusahaan bisa berjalan kami pinjam dulu dalam bentuk modal kerja. Hanya saja ini berdampak, ini akan menyebabkan meningkatnya beban bunga perusahaan. Dari Rp 17 triliun, 10% saja Rp 1,7 triliun satu tahun itu. Yang pada akhirnya ini akan meningkatkan juga subsidi pupuk. Ini akan menjadi biaya lagi, menambah biaya," keluhnya.

Di sisi lain, pemerintah baru akan mencicil utang tersebut tak sampai separuhnya di tahun ini. Dia menyebut, pemerintah memutuskan membayar Rp 5,7 triliun di 2020.

"Jadi dari Rp 17,1 triliun ini baru akan dibayar Rp 5,7 triliun dan ini pun belum dibayar. Harapan kami Rp 17,1 triliun karena bunga kami sangat tinggi," paparnya.


(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Batal Tambah Utang, Hingga Dana Bantuan Covid AS Dibobol

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular