'Daerah Kadang Bikin Ribet, Nggak Satu Visi dengan Presiden'

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keinginan pemerintah melakukan re-desain atau reformasi sistem anggaran agar lebih efisien dan terarah. Apalagi saat ini anggaran antara Pemerintah pusat dan pemerintah tidak selaras.

Menurutnya, koordinasi yang tidak selaras ini terlihat dari perbedaan program dan belanja antara K/L dan Pemda. Di mana nantinya K/L membangun suatu gedung dan saat diserahkan kepada Pemda, Pemda tidak mau menerima karena tidak sesuai kebutuhannya.

Hal ini dinilai justru membuat anggaran tidak efisien dan akan mempersulit mencapai target pembangunan yang telah disusun oleh Presiden.

"Sinkronkan rumusan program belanja K/L dengan daerah. Ini juga tantangan luar biasa. Sinkronkan jadi tantangan luar biasa," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Ia menilai, saat ini adalah masa yang tepat mereformasi anggaran. Seban, dengan adanya Covid-19, mau tidak mau pemerintah baik pusat maupun daerah diharuskan menggunakan anggaran untuk menangani dampak virus tersebut sehingga anggaran lainnya dipotong.

"Redesign dari penganggaran sudah sangat dibutuhkan dan dengan momentum Covid-19 justru akselerasi agar bisa melakukan reformasi sistem penganggaran agar capai manfaat, value for money, money follow program dan efisien dalam budgeting," kata dia.

Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Keuangan akan berkolaborasi dengan Bappenas untuk menularkan ke daerah. Dengan demikian, efisiensi anggaran bisa terus dilakukan sehingga APBN semakin kredibel dan bisa menjadi tool dalam mendorong perekonomian tanpa memperlebar defisit fiskalnya.

"Kami dan Bappenas sudah inisiatif, tapi gimana kita tularkan ke K/L lain dan daerah, itu tantangan kita berdua. Dan investasi di bidang reformasi yang betul-betul mendukung ini diharapkan betul-betul bisa gunakan APBN jauh lebih baik," jelasnya.

Baca: Seramnya Tsunami PHK, Kemiskinan Ekstrem, & Ancaman Resesi RI

(dru)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Jurus Sri Mulyani Agar Belanja Pemerintah Bisa Dikebut