Tambahan Anggaran untuk Pilkada Disetujui, Ibu Sri Mulyani?

News - Lidya Julita S, CNBC Indonesia
11 June 2020 18:55
Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). (Youtube Kemenkeu RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini. Rencana yang sempat ditunda karena pandemi Covid-19 ini disepakati akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun memastikan, pemerintah siap mendukung keberhasilan pelaksanaan Pilkada dari sisi anggaran. Terutama kebutuhan anggaran tambahan yang telah disampaikan KPU.

Dari kebutuhan tambahan anggaran yang disampaikan KPU, Sri Mulyani pun telah menyetujui untuk segera mencairkan Rp 1,02 triliun pada tahap awal proses Pilkada yang dimulai pada 15 Juni mendatang.

"Jadi saya ingin sampaikan sekali lagi, dalam rangka bisa menjalankan pilkada ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perppu yang jadi uu, maka kami akan dukung melalui pemenuhan permintaan Rp 1,02 triliun yang disampaikan sambil kami terus melihat proposal yang baru disampaikan KPU pada tanggal 9 Juni kemarin," ujarnya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2020).

Adapun KPU menyampaikan kebutuhan tambahan anggaran Pilkada pada tahun ini sebesar Rp 4,77 triliun. Anggaran ini dibagi menjadi tiga tahap yakni tahap pertama Rp 1,02 triliun, tahap II Rp 3,29 triliun dan tahap tiga Rp 460 miliar.

Dari tiga tahap ini, Sri Mulyani telah menyetujui tahap awal yang prosesnya dimulai bulan ini. Sedangkan untuk kebutuhan tambahan anggaran tahap II dan III masih akan melihat kondisi saat Agustus mendatang.

Sri Mulyani memastikan, tambahan anggaran diberikan kepada daerah yang memang kapasitas APBD nya tidak mencukupi untuk melaksanakan Pilkada tersebut. Pihaknya tidak hanya melihat kondisi APBD pada satu tahun terakhir saja tapi dalam waktu yang lama.

Ia bersama Mendagri pun terus melakukan pantauan kondisi APBD terutama di 270 daerah yang mengikuti Pilkada serentak tahun ini.

"Tidak merupakan indikator yang hanya diukur 1 tahun ini saja, namun melihat track record sepanjang tahun. Bahkan kami punya data mengenai masing-masing daerah, bahkan memiliki anggaran silpa dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini kita juga bisa lihat kapasitas dari masing-masing daerah," jelasnya.



[Gambas:Video CNBC]

(dru/dru)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading