Jokowi Minta KPK Cs Kawal Ketat Pemulihan Ekonomi Nasional

News - Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
03 June 2020 12:02
Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres/Rusman
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak akan segan melibatkan aparat hukum dalam mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum lama diluncurkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memimpin rapat terbatas bertajuk "Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020" via konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

"Saya minta Jaksa Agung, BPK, BPKP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan," kata Jokowi.


Eks Wali Kota Solo meminta jajarannya agar program tersebut bisa dilakukan dengan hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah risiko terjadinya moral hazard. Menurut Jokowi, hal ini penting dilakukan.
"Saya ingatkan agar pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah moral hazard," ujarnya.

Jokowi menegaskan program pemulihan ekonomi harus memberikan manfaat nyata kepada para pelaku usaha, terutama kepada sektor padat karya. Pasalnya, sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

"Sektor industri padat kerja perlu menjadi perhatian. Hati-hati sekali ini," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

[Gambas:Video CNBC]




(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading