Dampak Covid-19

Sewa Perkantoran Babak Belur, Penyewa Minta Diskon 50%

News - Ferry Sandi, CNBC Indonesia
29 May 2020 12:58
Suasana pemandangan gedung perkantoran ibukota pagi hari di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (7/8). Dua hari usai listrik sepenuhnya pulih, Jakarta kembali ke jajaran atas kota dengan kadar polusi udara tertinggi dunia. Berdasarkan situs pemantau kualitas udara AirVisual.com yang dipantau pukul 08.49 WIB, Jakarta menduduki peringkat kedua atau berada di atas Hanoi, Vietnam. Skor Air Quality Index (AQI) Jakarta mencapai 154 atau berkategori unhealthyalias tak sehat, dengan PM 2,5 senilai 60.8 µg/m³. Sedangkan Hanoi memiliki skor 161. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Imbas dari kebijakan bekerja dari rumah (WFH) selama dua bulan terakhir berdampak pada permintaan sewa perkantoran. Hal ini berdampak pada penurunan harga sewa perkantoran terutama di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya.

"Udah pasti untuk office, perusahaan lakukan shifting. Jadi nggak full office hour nantinya akan terjadi. Beberapa karyawan akan di-shift satu sama lain sehingga nggak selalu crowded dalam satu perkantoran. Yang saya dengar dari teman-teman, mulai kurangi cost untuk menyewa," kata Ketua Umum DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar kepada CNBC Indonesia, Jumat (29/5).

Perubahan anggaran untuk biaya sewa memang wajar dilakukan oleh penyewa atau tenant. Pasalnya, banyak perusahaan terkendala cashflow akibat masa pandemi selama 2-3 bulan terakhir. Ditambah, kebijakan WFH juga bisa terus diperpanjang untuk menekan biaya.




Pengelolaan perkantoran disebut Arvin, sudah mendapat permintaan negosiasi dari para pengusaha yang menjadi penyewa. Angka penurunannya pun cukup signifikan.

"Kalau untuk office mungkin mereka minta potongan sampai dengan 50%, karena office mereka nggak maksimal," sebutnya.

Efek berantai berdampak pada pengelola perkantoran meminta keringanan kepada pemerintah. Apalagi, pengelola perkantoran juga memiliki sejumlah kewajiban ke bank.

Arvin menyebut sudah mengirim permintaan keringanan pajak ke Pemprov DKI Jakarta maupun ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. PLN (Persero).

"Untuk restructuring bank kita minta perbankan ada penangguhan pokok pinjaman suku bunga. Kita nulis surat ke pemprov DKI supaya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ditangguhkan pembayarannya sampai dengan Desember tanpa dikenakan denda," katanya.

Laporan Coldwell Banker Commercial Indonesia mencatat tingkat hunian gedung perkantoran Jabodetabek pada kuartal I-2020 masih stabil dibandingkan Q4-2019. Namun, COVID-19 berdampak besar pada menurunnya aktivitas sewa-menyewa sehubungan tertundanya lease agreement atau mundurnya calon penyewa baru.

Calon penyewa baru dan bahkan penyewa yang sedang dalam tahap negosiasi serta dalam proses fitting-out melakukan penundaan. Banyak perusahaan mempertimbangkan kembali rencana relokasinya pada tahun ini karena situasi ketidakpastian ekonomi ke depannya.

Sebagian besar perusahaan telah melakukan "work from home" dan beberapa gedung melakukan penyesuaian pada jangka waktu kontrak dan biaya operasionalnya.

Selain itu, tingkat hunian perkantoran di kota-kota besar di Indonesia cenderung stabil selama pandemi COVID-19. Banyak penyewa dan perusahaan
sedang menunggu keputusan dari kantor pusat di Jakarta.

Namun khusus di Jakarta, aktivitas sewa menyewa melambat selama Q1-2020. Hunian baru selama Q1-2020 di beberapa kota dikontribusi oleh ekspansi bisnis di bidang coworking space, perbankan, logistik, dan lembaga keuangan lainnya.


[Gambas:Video CNBC]




(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading