Isu Bansos, Muhadjir: Rakyat Lapar, Tak Bisa Tunggu Data Rapi

Jakarta, CNBC Indonesia - Sengkarut data bantuan sosial (bansos) memang tengah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Mengapa tidak, banyak pihak yang menyayangkan ketidaksiapan pemerintah tersebut karena dinilai hanya akan membuat penyaluran bansos tidak efektif. Menurut beberapa pihak, ada anggaran yang terbuang sia-sia karena penyaluran tak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy angkat suara terkait hal ini. Ia tak menampik terdapat tumpang tindih data dalam penyaluran bansos. Namun, Muhadjir bilang hal itu perlu dimaklumi mengingat birokrasi yang terbilang panjang.

Ia menjabarkan saat ini yang terpenting adalah bansos tetap disalurkan lantaran ada banyak masyarakat yang butuh segera ditolong. Muhadjir mengatakan pemerintah tidak mungkin menunggu data rapi terlebih dahulu baru menyalurkan bantuan. Lagi pula, menurut dia, perbaikan kesalahan data masih bisa dilakukan pada putaran berikutnya, mengingat data yang salah tidak banyak jumlahnya.

"Kalau kesalahan data itu terjadi ya segera dikoreksi, saya yakin itu tidak banyak sebetulnya. Kemudian kaitannya memotong birokrasi, prosedur yang panjang itu, Presiden sudah memerintahkan pokoknya bantuan segera diturunkan apapun datanya. RT kan sudah punya data, soal verifikasi belakangan, yang penting segera dibantu," ujar Muhadjir kepada CNBC Indonesia dalam program Closing Bell (14/5/2020).

"Kalau ada kesalahan, diperbaiki pada putaran berikutnya. Karena kan mereka sudah lapar, tidak mungkin kita menunggu data rapi, kemudian laparnya bisa menahan diri. Ini yang penting mereka yang membutuhkan harus segera dibantu secepat mungkin, soal data nanti kita perbaiki belakangan," lanjutnya.

Muhadjir juga menambahkan perapian data bukan perkara mudah. Eks mendikbud ini bilang menyinkronkan data pusat dan daerah cenderung sulit mengingat jumlah masyarakat yang membutuhkan kian bertambah.

Baca: Catat Ya! Mensos Janji Bansos Rp1,2 Juta Cair Sebelum Lebaran

Belum lagi dalam program jaring pengaman sosial, menggunakan sistem desentralisasi yakni penyerahan kepada daerah. Hal ini yang menjadi faktor sulitnya menyatukan data penerima bansos, apalagi apabila harus dipusatkan di pemerintah pusat melalui satu situs.

"Ya harus dimaklumi, kita tidak bisa membuat situs di mana orang-orang bisa mengecek apakah mereka penerima bansos atau tidak, secara tersentral di pusat. Indonesia terutama dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial, sudah terdesentralisasi, itu urusan pemerintah konkuren. Karena itu, implikasinya kita tidak mungkin dalam waktu singkat ini mensentralkan data," kata Muhadjir.

Meski begitu Ia menjelaskan ada upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan maupun tumpang tindih data, yaitu melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan secara langsung di daerah.

Ihwal karut-marut data bansos sempat memanas kala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'diserang' oleh tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketiganya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan termasuk Menko PMK Muhadjir Effendy.

Sebelumnya Muhadjir mengaku sempat menegur Anies perihal data penyaluran bansos di DKI Jakarta. Bahkan dirinya mengaku sempat besitegang dengan Anies saat melakukan pencocokan data.

"Itu [bansos] sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Kami dengan DKI sekarang sedang tarik menarik ini, cocok-cocokkan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir, beberapa waktu lalu.

(miq/miq) Next Article Kasus Covid-19 di RI Bertambah 802 Hari ini, DKI Terbanyak!