KSP Soal Polemik Bansos: Masih ada yang Pakai Data Lama!
Daniel Siburian, CNBC Indonesia
11 May 2020 17:09
Jakarta, CNBC Indonesia - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menuai polemik. Ini karena ada bansos yang dinilai tidak tepat sasaran. Sejumlah kalangan menilai hal itu disebabkan oleh semrawutnya data yang dimiliki oleh pemerintah.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebut keakuratan data perlu menjadi fokus pemerintah baik pusat dan daerah dalam menyalurkan bansos. Donny mengaku pihak pemerintah belum secara berkala memperbarui data masyarakat sehingga pendistribusian bansos berpegang pada data yang sudah tidak relevan. Akibatnya, ada banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan belum mendapatkan haknya.
"Banyak kasus-kasus di lapangan bahwa data yang dipakai adalah data yang lama, sehingga data yang kemudian sudah di-update dari RT, RW, kelurahan, camat hingga kabupaten, itu tidak sinkron dengan data yang dimiliki dinas sosial," ungkap Donny Gahral kepada CNBC Indonesia dalam Program Closing Bell, Senin (11/5/2020).
"Ini harus diatasi, supaya mereka yang berhak itu sungguh-sungguh mendapatkan apa yang menjadi haknya", lanjutnya.
Dalam menangani kesalahan data tersebut, Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan koordinasi dalam sinkronisasi data bansos. Menurut Donny Gahral, melalui diskusi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah, akan memperkecil kemungkinan adanya data yang error, sehingga pemberian bansos bisa lebih tepat sasaran.
"Pemerintah itu menginginkan agar proses pendataan ini bisa berjalan cepat dan tidak missed, tentu saja proses diskusi atau sinkronisasi itu berjalan terus. Harapannya, tingkat errornya semakin kecil, banyak yang mengeluh di lapangan. Semoga dalam waktu dekat bisa teratasi," kata Donny.
(miq/miq) Next Article Bansos Bakal Diperpanjang Hingga Tes Corona RI Masih Rendah
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebut keakuratan data perlu menjadi fokus pemerintah baik pusat dan daerah dalam menyalurkan bansos. Donny mengaku pihak pemerintah belum secara berkala memperbarui data masyarakat sehingga pendistribusian bansos berpegang pada data yang sudah tidak relevan. Akibatnya, ada banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan belum mendapatkan haknya.
"Banyak kasus-kasus di lapangan bahwa data yang dipakai adalah data yang lama, sehingga data yang kemudian sudah di-update dari RT, RW, kelurahan, camat hingga kabupaten, itu tidak sinkron dengan data yang dimiliki dinas sosial," ungkap Donny Gahral kepada CNBC Indonesia dalam Program Closing Bell, Senin (11/5/2020).
Dalam menangani kesalahan data tersebut, Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah terus meningkatkan koordinasi dalam sinkronisasi data bansos. Menurut Donny Gahral, melalui diskusi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah, akan memperkecil kemungkinan adanya data yang error, sehingga pemberian bansos bisa lebih tepat sasaran.
"Pemerintah itu menginginkan agar proses pendataan ini bisa berjalan cepat dan tidak missed, tentu saja proses diskusi atau sinkronisasi itu berjalan terus. Harapannya, tingkat errornya semakin kecil, banyak yang mengeluh di lapangan. Semoga dalam waktu dekat bisa teratasi," kata Donny.
(miq/miq) Next Article Bansos Bakal Diperpanjang Hingga Tes Corona RI Masih Rendah
Most Popular