Anies 'Nggak Punya Uang' Gegara Dana Bagi Hasil Belum Cair?
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
07 May 2020 17:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono buka suara perihal polemik bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta. Menurut dia, masalah ini tak lepas dari utang pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta dalam wujud dana bagi hasil (DBH) alias dana perimbangan.
"Awalnya Rp 6 triliun lebih lalu rasionalisasi akhirnya jadi Rp 5,2 triliun. Ini ditagih pak gubernur (Anies Baswedan) ke menteri keuangan, dari situ disanggupi separuhnya saja, Rp2,6 triliun (diberikan pada 23 April 2020). Nah karena kondisi seperti ini, ya enggak cukup," kata Mujiyono, saat dihubungi cnnindonesia.com, Kamis (7/5/2020).
"Itu diharapkan masuk semua. Kalau pemerintah pusat memenuhi membayar dana perimbangan untuk DKI Jakarta sesuai target dan ontime, DKI Jakarta saya rasa enggak akan kesulitan (dalam penyaluran dana bansos)," lanjutnya.
Lebih lanjut, Mujiyono melihat kondisi keuangan Pemprov DKI Jakarta saat ini hanya cukup untuk menggaji ASN (Aparatur Sipil Negara) serta bansos. Sementara ada kebutuhan terkait penanganan Covid-19, seperti ventilator dan alat rapid test.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa mendapatkan pemasukan dana dari pemerintah pusat. Ini karena pemprov tidak bisa menerbitkan pinjaman daerah, berbeda dari pemerintah pusat yang bisa mengajukan pinjaman luar negeri. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI juga menurun karena pandemi.
"Dana bansos enggak gede-gede amat lho. Sementara dari BTT (belanja tidak tetap) saja perubahan kedua sebesar Rp844 miliar. DKI Jakarta seharusnya punya. Cuma itu kita tidak tahu, ini kemungkinan makin tidak bagus, PAD enggak bagus," kata Mujiyono.
Dia mengatakan, PAD dipungut dari berbagai sektor termasuk sektor hiburan lewat pajak hiburan. Namun, selama PSBB, pajak hiburan yang masuk hanya sebesar 3 persen dan setop semua di Mei 2020. Mujiyono memproyeksikan jika Juni atau Juli 2020 PSBB dikendurkan dan ekonomi membaik, DKI Jakarta akan memiliki pemasukan lagi.
Menurut dia, langkah Pemprov DKI Jakarta mengatasi keterbatasan itu dengan menagih utang dana perimbangan pada pemerintah pusat layak dilakukan.
"Kalau saya jadi gubernurnya, saya akan ngomong gitu, 'Tagihan ini enggak dibayar, kalau gitu elu yang handle rakyat Jakarta'," ujarnya terkekeh.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (17/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjawab perihal keinginan Anies terkait DBH. Menurut dia, semua menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Audit biasanya LKPP-nya kelar April dan disampaikan ke DPR dan kalau sudah jadi UU kita bayarkan sesuai hasil audit BPK. Maka biasanya DBH 2019 dibayarkan pada bulan Agustus, September," kata Sri Mulyani.
Seperti diberitakan, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah masalah perihal penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan.
Ketiganya yakni Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.
Juliari pun menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI Jakarta. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan
"Pada saat ratas [rapat terbatas] terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengkover bantuan yang tidak bisa dikover oleh DKI," katanya dilansir cnnindonesia.com, Kamis (7/5/2020).
Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI Jakarta. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Anies terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta imbas pandemi Covid-19.
"Itu [bansos] sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir.
Pemprov DKI Jakarta hingga berita ini ditulis belum memberikan respons ihwal polemik yang ada.
Namun pada pekan lalu, Anies menyinggung perihal penyaluran bantuan sosial di Ibu Kota. Menurut dia, sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan tersebut.
"Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak," kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).
"Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan," imbuhnya.
Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan. Kendati begitu, Ia menilai pencapaian itu tetap perlu diapresiasi.
"Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan," pungkas Anies.
(miq/miq) Next Article Jelang PSBB, Anies Salurkan Bansos ke Rumah Keluarga Miskin
"Awalnya Rp 6 triliun lebih lalu rasionalisasi akhirnya jadi Rp 5,2 triliun. Ini ditagih pak gubernur (Anies Baswedan) ke menteri keuangan, dari situ disanggupi separuhnya saja, Rp2,6 triliun (diberikan pada 23 April 2020). Nah karena kondisi seperti ini, ya enggak cukup," kata Mujiyono, saat dihubungi cnnindonesia.com, Kamis (7/5/2020).
"Itu diharapkan masuk semua. Kalau pemerintah pusat memenuhi membayar dana perimbangan untuk DKI Jakarta sesuai target dan ontime, DKI Jakarta saya rasa enggak akan kesulitan (dalam penyaluran dana bansos)," lanjutnya.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta hanya bisa mendapatkan pemasukan dana dari pemerintah pusat. Ini karena pemprov tidak bisa menerbitkan pinjaman daerah, berbeda dari pemerintah pusat yang bisa mengajukan pinjaman luar negeri. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI juga menurun karena pandemi.
"Dana bansos enggak gede-gede amat lho. Sementara dari BTT (belanja tidak tetap) saja perubahan kedua sebesar Rp844 miliar. DKI Jakarta seharusnya punya. Cuma itu kita tidak tahu, ini kemungkinan makin tidak bagus, PAD enggak bagus," kata Mujiyono.
Dia mengatakan, PAD dipungut dari berbagai sektor termasuk sektor hiburan lewat pajak hiburan. Namun, selama PSBB, pajak hiburan yang masuk hanya sebesar 3 persen dan setop semua di Mei 2020. Mujiyono memproyeksikan jika Juni atau Juli 2020 PSBB dikendurkan dan ekonomi membaik, DKI Jakarta akan memiliki pemasukan lagi.
Menurut dia, langkah Pemprov DKI Jakarta mengatasi keterbatasan itu dengan menagih utang dana perimbangan pada pemerintah pusat layak dilakukan.
"Kalau saya jadi gubernurnya, saya akan ngomong gitu, 'Tagihan ini enggak dibayar, kalau gitu elu yang handle rakyat Jakarta'," ujarnya terkekeh.
Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (17/4/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjawab perihal keinginan Anies terkait DBH. Menurut dia, semua menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Audit biasanya LKPP-nya kelar April dan disampaikan ke DPR dan kalau sudah jadi UU kita bayarkan sesuai hasil audit BPK. Maka biasanya DBH 2019 dibayarkan pada bulan Agustus, September," kata Sri Mulyani.
Seperti diberitakan, tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah masalah perihal penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan.
Ketiganya yakni Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020), Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.
Juliari pun menyebut penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengaku telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Lalu ditemukan ada warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI Jakarta. Akibatnya terjadi kekacauan di lapangan
"Pada saat ratas [rapat terbatas] terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengkover bantuan yang tidak bisa dikover oleh DKI," katanya dilansir cnnindonesia.com, Kamis (7/5/2020).
Juliari mengatakan awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI Jakarta. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.
Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut serta menyoroti penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta. Dia mengaku sempat menegur Anies terkait data program bansos yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI Jakarta imbas pandemi Covid-19.
"Itu [bansos] sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data. Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," kata Muhadjir.
Pemprov DKI Jakarta hingga berita ini ditulis belum memberikan respons ihwal polemik yang ada.
Namun pada pekan lalu, Anies menyinggung perihal penyaluran bantuan sosial di Ibu Kota. Menurut dia, sudah 1,2 juta keluarga yang dijangkau oleh bantuan tersebut.
"Alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak," kata Anies dalam konferensi pers yang ditayangkan via akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (1/5/2020).
"Ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan," imbuhnya.
Anies mengatakan, salah distribusi itu lantaran ada kesalahan data penerima bantuan. Kendati begitu, Ia menilai pencapaian itu tetap perlu diapresiasi.
"Dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat menurut saya itu suatu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Hanya 1,6% ini jadi bahan kita untuk mengkoreksi ke depan," pungkas Anies.
(miq/miq) Next Article Jelang PSBB, Anies Salurkan Bansos ke Rumah Keluarga Miskin
Most Popular