Perintah Jokowi: Sekali Lagi tidak ada Mudik!
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
04 May 2020 14:37
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah memutuskan melarang mudik Lebaran 1441 H/2020 M. Larangan yang mulai berlaku sejak Jumat (24/4/2020), diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020.
Kendati demikian, masih ditemukan sejumlah orang yang bersikeras untuk mudik ke kampung halaman. Dalam keterangan pers selepas rapat terbatas, Senin (4/5/2020), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, menyampaikan amanat kepala negara terkait mudik.
"Perintah presiden, tidak ada mudik. Sekali lagi tidak ada mudik. Oleh karena itu semuanya bisa menahan diri dan bersabar untuk tidak mudik," katanya.
"Kemudian, masyarakat diingatkan jangan mencuri-mencuri kesempatan. Kalau ini masih dilakukan maka akan menimbulkan risiko bagi kampung halaman," lanjut Doni.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat bertemu, bersalaman, bahkan berpelukan dengan orang-orang yang disayangi justru membahayakan.
"Kita tidak sadar bahwa diri kita bisa saja orang tanpa gejala (OTG) dan carrier sebagai pembawa virus. Dan ketika kita menyentuh saudara kita, kita malah menulari. Dan apabila yang tertular adalah kelompok rentan dan memiliki penyakit penyerta maka risiko terpapar dan terinfeksi, bahkan bisa meninggal. Apabila kita sayang keluarga, sementara ini tahan untuk tidak pulang ke kampung halaman," kata Doni.
Dalam sesi tanya jawab terkait mudik, Ia lantas mengingatkan jumlah dokter paru di Indonesia begitu minim, yaitu hanya 1.973 orang. Itu artinya, satu dokter paru harus melayani 1,2 juta warga.
"Sehingga ketika kita membiarkan diri kita terpapar, di daerah tidak ada dokter paru. Dokter spesialis kita 34.000 lebih. Kita harus jaga jangan sampai para dokter ini kelelahan dan membuat mereka dengan mudah menurun imunitasnya sehingga berpotensi terpapar," kata Doni.
"Kalau kita sayang dengan dokter, kita harus berupaya jangan repotkan dokter. Dokter dan RS menjadi benteng terakhir bangsa kita. Masyarakat harus menjadi garda terdepan jangan sampai terjadi penularan dan ini tak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat, namun segenap komponen bangsa dan tokoh masyarakat. Juga media massa harus saling mendukung supaya upaya pencegahan bisa lebih masif," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Kendati demikian, masih ditemukan sejumlah orang yang bersikeras untuk mudik ke kampung halaman. Dalam keterangan pers selepas rapat terbatas, Senin (4/5/2020), Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, menyampaikan amanat kepala negara terkait mudik.
"Perintah presiden, tidak ada mudik. Sekali lagi tidak ada mudik. Oleh karena itu semuanya bisa menahan diri dan bersabar untuk tidak mudik," katanya.
Menurut dia, kebiasaan masyarakat bertemu, bersalaman, bahkan berpelukan dengan orang-orang yang disayangi justru membahayakan.
"Kita tidak sadar bahwa diri kita bisa saja orang tanpa gejala (OTG) dan carrier sebagai pembawa virus. Dan ketika kita menyentuh saudara kita, kita malah menulari. Dan apabila yang tertular adalah kelompok rentan dan memiliki penyakit penyerta maka risiko terpapar dan terinfeksi, bahkan bisa meninggal. Apabila kita sayang keluarga, sementara ini tahan untuk tidak pulang ke kampung halaman," kata Doni.
Dalam sesi tanya jawab terkait mudik, Ia lantas mengingatkan jumlah dokter paru di Indonesia begitu minim, yaitu hanya 1.973 orang. Itu artinya, satu dokter paru harus melayani 1,2 juta warga.
"Sehingga ketika kita membiarkan diri kita terpapar, di daerah tidak ada dokter paru. Dokter spesialis kita 34.000 lebih. Kita harus jaga jangan sampai para dokter ini kelelahan dan membuat mereka dengan mudah menurun imunitasnya sehingga berpotensi terpapar," kata Doni.
"Kalau kita sayang dengan dokter, kita harus berupaya jangan repotkan dokter. Dokter dan RS menjadi benteng terakhir bangsa kita. Masyarakat harus menjadi garda terdepan jangan sampai terjadi penularan dan ini tak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat, namun segenap komponen bangsa dan tokoh masyarakat. Juga media massa harus saling mendukung supaya upaya pencegahan bisa lebih masif," lanjutnya.
(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini
Most Popular