Riset: Mayoritas Kepala Desa Tidak Setuju Mudik Lebaran 2020
Yuni Astutik, CNBC Indonesia
14 April 2020 12:58
Jakarta, CNBC Indonesia - Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi merilis hasil jajak pendapat terhadap mudik Lebaran pada masa pandemi Covid-19.
Riset itu dilakukan terhadap 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Populasi polling ini adalah desa dengan penduduk mayoritas beragama islam.
"Hasilnya hampir mutlak bahwa 89,75% kepala desa tidak setuju (mudik). Sisanya 10,25% setuju. Aspirasi kepala desa perlu didengar oleh warga yang sedang berada di kota untuk tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Balilatfo Kemendes PDTT Ivanovich Agusta melalui video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Adapun alasan dari penolakan mudik pada Lebaran tahun 2020 bukan karena sosial dan budaya, tapi lebih banyak karena alasan kesehatan. Berdasarkan hasil poling, 88,38% persen penolakan memang didasari alasan kesehatan. Alasan selanjutnya adalah 25,5% karena alasan sosial, 21% karena alasan ekonomi, 17,4% karena alasan keamanan, 2,41% karena alasan politik.
"Artinya ada alasan kesehatan yang digunakan. Misal dari pada kena Covid-19 di desa lebih baik tetap di kota. Kesehatan alasan utama," kata Ivanovich.
Menurut dia, keamanan apalagi kondisi politik, tidak dilirik untuk beropini mudik atau tidak mudik. Adapun konsekuensi bagi kebijakan ini adalah berbagai aspek kesehatan harus menjadi argumen utama, terutama untuk menunjang kebijakan tidak mudik sebagai opini mayoritas.
Adapun kepala desa tersebut memilih untuk tidak setuju mudik berdasarkan dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Sebab, sejak Februari 2020, sudah ada sosialisasi mengenai Covid-19.
Informasi saja, terkait dengan polling ini, jumlah sampel desa per provinsi sesuai dengan proporsi jumlah PDP Covid-19 per 8 April 2020 pukul 15.00 WIB yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sampel desa diambil secara random di tiap provinsi. Adapun margin error diperkirakan 1,31 persen.
(miq/miq) Next Article Bye THR! Sektor Ini Berdarah-darah karena Mudik Dilarang
Riset itu dilakukan terhadap 3.931 kepala desa yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Populasi polling ini adalah desa dengan penduduk mayoritas beragama islam.
"Hasilnya hampir mutlak bahwa 89,75% kepala desa tidak setuju (mudik). Sisanya 10,25% setuju. Aspirasi kepala desa perlu didengar oleh warga yang sedang berada di kota untuk tidak mudik ke desa pada Lebaran 2020," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Balilatfo Kemendes PDTT Ivanovich Agusta melalui video conference di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
"Artinya ada alasan kesehatan yang digunakan. Misal dari pada kena Covid-19 di desa lebih baik tetap di kota. Kesehatan alasan utama," kata Ivanovich.
Menurut dia, keamanan apalagi kondisi politik, tidak dilirik untuk beropini mudik atau tidak mudik. Adapun konsekuensi bagi kebijakan ini adalah berbagai aspek kesehatan harus menjadi argumen utama, terutama untuk menunjang kebijakan tidak mudik sebagai opini mayoritas.
Adapun kepala desa tersebut memilih untuk tidak setuju mudik berdasarkan dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Sebab, sejak Februari 2020, sudah ada sosialisasi mengenai Covid-19.
Informasi saja, terkait dengan polling ini, jumlah sampel desa per provinsi sesuai dengan proporsi jumlah PDP Covid-19 per 8 April 2020 pukul 15.00 WIB yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sampel desa diambil secara random di tiap provinsi. Adapun margin error diperkirakan 1,31 persen.
(miq/miq) Next Article Bye THR! Sektor Ini Berdarah-darah karena Mudik Dilarang
Most Popular