Permintaan Jokowi ke Sri Mulyani: BLT Hingga Tegur Daerah
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
14 April 2020 12:01
Jakarta, CNBC Indonesia - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permintaan khusus kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bahkan permintaan tersebut disampaikan dua kali berturut-turut di hadapan publik.
Pertama, saat Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/4/2020).
Jokowi meminta kepada eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk segera mencairkan berbagai macam program bantuan sosial masyarakat pada minggu ini untuk memitigasi dampak Covid-19.
"Saya minta menteri sosial, menteri keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan program bantuan sosial saat ini begitu mendesak untuk diberikan kepada masyarakat. Baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan langsung secara tunai.
"Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, bantuan sosial langsung, kartu sembako, baik di Jabodetabek, semuanya harus jalan minggu ini," katanya.
Jokowi sendiri mengaku telah turun ke jalan untuk melihat kondisi masyarakat. Pemerintah tak ingin lambatnya bantuan yang diberikan justru akan membuat masyarakat semakin kesulitan di tengah pandemi Covid-19.
"Saya turun ke bawah kemarin saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," tegasnya.
Hari ini, Jokowi kembali menyampaikan permintaan kepada Sri Mulyani saat memimpin sidang kabinet paripurna bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan catatan Jokowi, sampai saat ini masih ada 103 daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial. Bahkan, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," katanya.
"Artinya, ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Maka dari itu, Jokowi meminta Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur para kepala daerah yang terbukti belum mengikuti arahan pemerintah pusat.
"Saya minta mendagri, saya minta menteri keuangan agar mereka ditegor. [...] Sekali lagi saya minta mendagri, bu menteri keuangan membuat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran kegiatan yang ada," katanya.
"Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Pertama, saat Jokowi memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/4/2020).
Jokowi meminta kepada eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu untuk segera mencairkan berbagai macam program bantuan sosial masyarakat pada minggu ini untuk memitigasi dampak Covid-19.
Jokowi menegaskan program bantuan sosial saat ini begitu mendesak untuk diberikan kepada masyarakat. Baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan langsung secara tunai.
"Ini sudah sangat-sangat mendesak sekali baik yang berkaitan dengan kartu prakerja, PKH, bantuan sosial langsung, kartu sembako, baik di Jabodetabek, semuanya harus jalan minggu ini," katanya.
Jokowi sendiri mengaku telah turun ke jalan untuk melihat kondisi masyarakat. Pemerintah tak ingin lambatnya bantuan yang diberikan justru akan membuat masyarakat semakin kesulitan di tengah pandemi Covid-19.
"Saya turun ke bawah kemarin saya lihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Jangan nanti di bawah melihat kita ini hanya omong saja, tapi barangnya tidak sampai ke rakyat, ke masyarakat," tegasnya.
Hari ini, Jokowi kembali menyampaikan permintaan kepada Sri Mulyani saat memimpin sidang kabinet paripurna bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Berdasarkan catatan Jokowi, sampai saat ini masih ada 103 daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial. Bahkan, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," katanya.
"Artinya, ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan memiliki feeling dalam situasi yang tidak normal ini," tegas eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Maka dari itu, Jokowi meminta Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur para kepala daerah yang terbukti belum mengikuti arahan pemerintah pusat.
"Saya minta mendagri, saya minta menteri keuangan agar mereka ditegor. [...] Sekali lagi saya minta mendagri, bu menteri keuangan membuat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocussing anggaran kegiatan yang ada," katanya.
"Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19," tegasnya.
(miq/miq) Next Article Jokowi Bentuk Panitia Seleksi Anggota DK OJK
Most Popular