Simak! Ini Senjata RI untuk Perang Lawan Corona
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
08 April 2020 15:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam RAPBN-P 2020 memperlebar defisit anggaran untuk melawan virus corona atau Coronavirus Desease-2019 (Covid-19). Realokasi anggaran dan penerbitan surat utang dilakukan untuk melawan wabah corona yang kini merebak di Tanah Air.
Saat wabah corona merebak tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia makin berat. Di saat wabah, penerimaan pemerintah anjlok dan belanja negara untuk program jaring pengaman sosial membengkak.
Dalam APBN-P 2020, target penerimaan pemerintah diturunkan 21,1% menjadi Rp 1760,9 triliun dari sebelumnya Rp 2.233,3 triliun. Penerimaan perpajakan turun 21,6% dan PNBP turun 18,9%.
Belanja negara membengkak menjadi Rp 2.613,8 triliun dari semula 2.540,4 triliun, atau naik 2,9%. Anggaran pemerintah daerah dan desa dipangkas dan direalokasi untuk belanja pemerintah pusat guna melawan wabah corona.
Akibatnya defisit anggaran yang sebelumnya dipatok sebesar Rp 307,2 triliun atau sebesar -1,76% PDB menjadi Rp 852,9 triliun atau setara dengan -5,07% PDB.
Selain dari realokasi anggaran daerah, sumber pembiayaan juga berasal dari penerbitan surat utang. Salah satu surat utang yang dimaksud adalah Pandemic Bond yang ditargetkan senilai Rp 449,9 triliun.
Obligasi pemerintah ini pada dasarnya adalah Recovery Bond, yang hasil emisinya dipakai untuk menstimulasi dunia usaha. Hal in termaktub di Pasal 2 (f) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020 yang baru dirilis. Kontroversinya sejauh ini hanya sebatas pada perluasan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk membelinya di pasar primer.
Mengutip penjelasan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Recovery Bond akan berbentuk surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang dibeli oleh BI dan pihak swasta lain, seperti importir, eksportir, dan investor.
"Dana hasil penjualan surat utang ini, dipegang oleh pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus, untuk bangkitkan dunia usaha," jelas Susiwijono dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2020).
Saat ini pemerintah memang tengah fokus mengalokasikan anggaran untuk berperang melawan wabah. Hal ini tercermin dari tiga paket stimulus ekonomi yang ditebar setelah pandemi corona mulai merongrong ketahanan ekonomi tanah air.
Kebijakan terbaru yang diambil pemerintah adalah dengan menggelontorkan stimulus sebesar Rp 405,1 triliun untuk meningkatkan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, program jaring pengaman sosial hingga program pemulihan ekonomi Nasional.
Semua ini adalah senjata yang digunakan pemerintah untuk berperang melawan musuh tak kasat mata yang mengancam nyawa warga negara Indonesia maupun perekonomian Tanah Air.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Chaos! Kasus Covid-19 RI Tembus Seribu 3 Hari Berturut-turut
Saat wabah corona merebak tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia makin berat. Di saat wabah, penerimaan pemerintah anjlok dan belanja negara untuk program jaring pengaman sosial membengkak.
Dalam APBN-P 2020, target penerimaan pemerintah diturunkan 21,1% menjadi Rp 1760,9 triliun dari sebelumnya Rp 2.233,3 triliun. Penerimaan perpajakan turun 21,6% dan PNBP turun 18,9%.
Akibatnya defisit anggaran yang sebelumnya dipatok sebesar Rp 307,2 triliun atau sebesar -1,76% PDB menjadi Rp 852,9 triliun atau setara dengan -5,07% PDB.
Selain dari realokasi anggaran daerah, sumber pembiayaan juga berasal dari penerbitan surat utang. Salah satu surat utang yang dimaksud adalah Pandemic Bond yang ditargetkan senilai Rp 449,9 triliun.
Obligasi pemerintah ini pada dasarnya adalah Recovery Bond, yang hasil emisinya dipakai untuk menstimulasi dunia usaha. Hal in termaktub di Pasal 2 (f) Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 Tahun 2020 yang baru dirilis. Kontroversinya sejauh ini hanya sebatas pada perluasan kewenangan Bank Indonesia (BI) untuk membelinya di pasar primer.
Mengutip penjelasan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Recovery Bond akan berbentuk surat utang pemerintah dalam bentuk rupiah yang dibeli oleh BI dan pihak swasta lain, seperti importir, eksportir, dan investor.
"Dana hasil penjualan surat utang ini, dipegang oleh pemerintah lalu disalurkan ke seluruh dunia usaha dalam bentuk kredit khusus, untuk bangkitkan dunia usaha," jelas Susiwijono dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2020).
Saat ini pemerintah memang tengah fokus mengalokasikan anggaran untuk berperang melawan wabah. Hal ini tercermin dari tiga paket stimulus ekonomi yang ditebar setelah pandemi corona mulai merongrong ketahanan ekonomi tanah air.
Tiga Paket Stimulus Ekonomi RI Lawan Corona  Sumber: CNBC Indonesia Research |
Kebijakan terbaru yang diambil pemerintah adalah dengan menggelontorkan stimulus sebesar Rp 405,1 triliun untuk meningkatkan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, program jaring pengaman sosial hingga program pemulihan ekonomi Nasional.
Semua ini adalah senjata yang digunakan pemerintah untuk berperang melawan musuh tak kasat mata yang mengancam nyawa warga negara Indonesia maupun perekonomian Tanah Air.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(twg/twg) Next Article Chaos! Kasus Covid-19 RI Tembus Seribu 3 Hari Berturut-turut
Most Popular