Penanganan Covid-19
Catat! Pemerintah Memang tidak Larang Mudik, Tapi...
Ferry Sandi, CNBC Indonesia
02 April 2020 13:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini belum mengambil kebijakan pasti terkait mudik. Apa sekadar imbauan atau sekaligus larangan mudik. Padahal, banyak masyarakat yang tinggal di kawasan Jabodetabek sudah curi start kembali ke daerah masing-masing, sehingga dikhawatirkan membawa virus corona.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut perlu ada pertimbangan matang terkait keputusan itu. Apalagi, mudik sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia.
"Sementara hasil ratas pemerintah nggak larang mudik, tapi kendalikan agar pemudik nggak bawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahannya nggak keras melarang, tapi kendalikan. Meski orang pulang kampung tapi nggak membahayakan masyarakat di kampungnya," kata Ridwan dalam konferensi video dengan wartawan, Kamis (2/3/2020).
Menurut dia, proses pengendalian ini yang harus dipantau secara optimal. Perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan masing-masing pemerintah daerah tempat tujuan para pemudik. Jika tidak, maka akan sulit melakukan pemantauan dengan berkesinambungan.
"Gerakan di tataran pemerintah harus harmonis dari atas ke bawah. Jangan sampai daerah luar Jakarta larang masuk, namun warga Jabodetabek menuju situ. Jadi terkatung-katung di tengah jalan," ujar Ridwan.
(miq/miq) Next Article Kasus Covid-19 di RI Bertambah 802 Hari ini, DKI Terbanyak!
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menyebut perlu ada pertimbangan matang terkait keputusan itu. Apalagi, mudik sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia.
"Sementara hasil ratas pemerintah nggak larang mudik, tapi kendalikan agar pemudik nggak bawa penularan penyakit ke daerah masing-masing. Arahannya nggak keras melarang, tapi kendalikan. Meski orang pulang kampung tapi nggak membahayakan masyarakat di kampungnya," kata Ridwan dalam konferensi video dengan wartawan, Kamis (2/3/2020).
Menurut dia, proses pengendalian ini yang harus dipantau secara optimal. Perlu koordinasi antara pemerintah pusat dengan masing-masing pemerintah daerah tempat tujuan para pemudik. Jika tidak, maka akan sulit melakukan pemantauan dengan berkesinambungan.
"Gerakan di tataran pemerintah harus harmonis dari atas ke bawah. Jangan sampai daerah luar Jakarta larang masuk, namun warga Jabodetabek menuju situ. Jadi terkatung-katung di tengah jalan," ujar Ridwan.
(miq/miq) Next Article Kasus Covid-19 di RI Bertambah 802 Hari ini, DKI Terbanyak!
Most Popular