Sederet Alasan Jokowi yang Bikin Galau Tak Mau Lockdown
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
24 March 2020 11:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikeras tidak ingin melakukan lockdown di Indonesia kendati jumlah pasien yang teridentifikasi positif corona (Covid-19) bertambah. Baik itu sebagian maupun sebuah wilayah.
Hal tersebut ditekankan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik pengarahan kepada seluruh gubernur menghadapi pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan, yang berbeda-beda," kata Jokowi, Selasa (24/3/2020).
Jokowi menegaskan sama sekali belum terpikir untuk menempuh kebijakan tersebut. Pertimbangan tersebut, ditegaskan kepala negara, sudah menghitung beberapa aspek maupun sejumlah analisa konkret.
"Sudah saya pelajari, saya memiliki analisis-analisis seperti itu dari semua negara saya miliki semuanya. Kebijakannya seperti apa, semua dari kementerian luar negeri dari duta besar yang ada, terus kita pantau setiap hari," jelasnya.
Menurut Jokowi, kebijakan menjaga jarak satu sama lain lebih pas diterapkan di Indonesia ketimbang opsi lockdown. Namun, hal tersebut membutuhkan kedisiplinan seluruh elemen masyarakat.
"Membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar," katanya.
"Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisiplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," tegasnya.
Jokowi pun menginginkan adanya kesamaan visi maupun kebijakan dari seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan wabah Covid-19. Jokowi tak ingin kebijakan di daerah tak diimbangi dengan insentif untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
"Kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan saya minta kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi," kata Jokowi
"Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," jelasnya.
Arahan Jokowi Kepada Gubernur
Jokowi sendiri telah memerintahkan kepada menteri dan kepala daerah agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBN maupun APBD. Perintah itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para seluruh gubernur se-Indonesia
"Perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng. Lalu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi," ujarnya.
Kepala negara menuturkan landasan hukum terkait refocusing dan realokasi anggaran sudah jelas, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Jokowi menekankan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial.
"Saya ingatkan provinsi daerah mengingat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM," jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi tak lepas dari keluhan para pelaku usaha maupun berbagai sektor pekerjaan yang terkena imbas corona. Mulai dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga tukang ojek.
"Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, supir taksi, yang sedang memiliki kredit motor atau mobil atau nelayan yang sedang memiliki kredit," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Bagi para tukang ojek, supir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, Jokowi mengatakan, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama satu tahun ke depan.
"Sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," kata Jokowi.
Khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.
"Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," kata Jokowi.
Dalam waktu dekat, implementasi tambahan bantuan sosial dalam Kartu Sembako selama 6 bulan kepada 200.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun akan diluncurkan. Tak terkecuali, dengan implementasi Kartu Pra Kerja.
"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah 50 ribu diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun," katanya.
"Akan segera dimulai kartu Pra kerja implementasi kartu pra kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp 10 triliun," jelasnya.
(dru) Next Article Ditanya Kemungkinan Lockdown, Ini Jawaban Jokowi
Hal tersebut ditekankan Jokowi saat membuka rapat terbatas dengan topik pengarahan kepada seluruh gubernur menghadapi pandemik Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara memiliki karakter, budaya, kedisiplinan, yang berbeda-beda," kata Jokowi, Selasa (24/3/2020).
Menurut Jokowi, kebijakan menjaga jarak satu sama lain lebih pas diterapkan di Indonesia ketimbang opsi lockdown. Namun, hal tersebut membutuhkan kedisiplinan seluruh elemen masyarakat.
"Membutuhkan sebuah kedisiplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar," katanya.
"Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisiplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kita pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," tegasnya.
Jokowi pun menginginkan adanya kesamaan visi maupun kebijakan dari seluruh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan wabah Covid-19. Jokowi tak ingin kebijakan di daerah tak diimbangi dengan insentif untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
"Kita semuanya harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama, dan saya minta kebijakan yang ada di provinsi semuanya dihitung baik dampak dari kesehatan dan keselamatan rakyat kita maupun dampak sosial ekonomi," kata Jokowi
"Bantuan sosial kepada mereka harus diberikan jangan hanya menutup tapi tidak dibarengi social safety net untuk mendukung kebijakan yang dibuat," jelasnya.
Arahan Jokowi Kepada Gubernur
Jokowi sendiri telah memerintahkan kepada menteri dan kepala daerah agar memangkas rencana belanja yang tidak prioritas dalam APBN maupun APBD. Perintah itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para seluruh gubernur se-Indonesia
"Perjalanan, pertemuan, belanja lain yang tidak dibutuhkan masyarakat segera dipangkas karena kondisi fiskal kita bukan kondisi yang enteng. Lalu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi ekonomi," ujarnya.
Kepala negara menuturkan landasan hukum terkait refocusing dan realokasi anggaran sudah jelas, yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2020. Jokowi menekankan penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat melalui bantuan sosial.
"Saya ingatkan provinsi daerah mengingat betul ketersediaan bahan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat, tolong dilihat betul keadaan para buruh terutama para pekerja harian, para petani para nelayan dan juga ini yang terkena dampak lebih dulu usaha UMKM," jelasnya.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi tak lepas dari keluhan para pelaku usaha maupun berbagai sektor pekerjaan yang terkena imbas corona. Mulai dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga tukang ojek.
"Keluhan yang saya dengar dari tukang ojek, supir taksi, yang sedang memiliki kredit motor atau mobil atau nelayan yang sedang memiliki kredit," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Bagi para tukang ojek, supir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, Jokowi mengatakan, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama satu tahun ke depan.
"Sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir karena pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," kata Jokowi.
Khusus pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM), Jokowi mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar.
"Baik kredit perbankan maupun industri keuangan non bank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga," kata Jokowi.
Dalam waktu dekat, implementasi tambahan bantuan sosial dalam Kartu Sembako selama 6 bulan kepada 200.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun akan diluncurkan. Tak terkecuali, dengan implementasi Kartu Pra Kerja.
"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan penerima kartu sembako selama 6 bulan ke depan akan ditambah 50 ribu diterima 200 ribu per keluarga penerima manfaat anggaran dianggarkan Rp 4,5 triliun," katanya.
"Akan segera dimulai kartu Pra kerja implementasi kartu pra kerja antisipasi para pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan pengusaha mikro yang kehilangan omzet, anggaran disiapkan Rp 10 triliun," jelasnya.
(dru) Next Article Ditanya Kemungkinan Lockdown, Ini Jawaban Jokowi
Most Popular