Didik Rachbini Kritik Keras Anggota DPR Tes Massal Covid-19
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
23 March 2020 20:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom senior yang juga pendiri INDEF DIdik Rachbini mengkritik rencana tes massal Covid-19 terhadap 575 anggota DPR RI beserta keluarga pekan ini. Menurut dia, pimpinan DPR RI beserta anggota DPR RI dan keluarga mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan tidak pantas.
"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," ujar Didik dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020).
"Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," lanjutnya.
Menurut Didik, kesusahan rakyat lantaran dampak ekonomi di situasi sekarang sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengomunikasikan fasilitas tes Covid-19 terhadap anggota DPR. Ia pun menyebut ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan yang parah Setjen DPR RI.
"Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu," kata Didik.
"Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas. Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruh. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik," lanjutnya.
Didik pun menyebut wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Oleh karena itu, Ia meminta program itu dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.
"Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam. Cara yang baik, wakil rakyat dengan kepemimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam," ujar Didik.
"Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut," lanjutnya.
Didik menilai wakil rakyat adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis Covid-19 pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaan yang fatal. Krisis yang ekstrem pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan humas dan sekjen.
"Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," kata Didik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi sebanyak 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh anggota keluarga akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode rapid test.
Indra mengatakan kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3/2020) atau Jumat (27/3/2020). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
(miq/miq) Next Article LP3ES Usul Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian Hingga Rp337 T
"Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini," ujar Didik dalam rilis yang diterima CNBC Indonesia, Jakarta, Senin (23/3/2020).
"Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik. Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan diganti profesional," lanjutnya.
"Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu," kata Didik.
"Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas. Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruh. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik," lanjutnya.
Didik pun menyebut wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Oleh karena itu, Ia meminta program itu dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara.
"Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam. Cara yang baik, wakil rakyat dengan kepemimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam," ujar Didik.
"Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut," lanjutnya.
Didik menilai wakil rakyat adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis Covid-19 pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaan yang fatal. Krisis yang ekstrem pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan humas dan sekjen.
"Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat," kata Didik.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi sebanyak 575 orang anggota DPR RI beserta seluruh anggota keluarga akan menjalani pemeriksaan virus corona (Covid-19) pekan ini. Pemeriksaan dilakukan dengan metode rapid test.
Indra mengatakan kemungkinan tes dilakukan pada Kamis (26/3/2020) atau Jumat (27/3/2020). Tes akan digelar di kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.
"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali empat saja rata-rata sekitar di atas dua ribu keseluruhan, dengan pembantu dan driver barang kali," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
(miq/miq) Next Article LP3ES Usul Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian Hingga Rp337 T
Most Popular