Sri Mulyani Minta BPJS Kesehatan Jamin Pasien Corona

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 March 2020 20:15
Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk bisa membantu pemerintah dalam menanggung penanganan pasien positif virus corona.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada BPJS Kesehatan untuk bisa membantu pemerintah dalam menanggung penanganan pasien positif virus corona (Covid-19).

Kewajiban BPJS Kesehatan itu, kata Sri Mulyani akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Sehinggaa nantinya BPJS Kesehatan dalam memberi kepastian kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan, dalam penanganan pasien positif covid-19.

Peraturan Presiden itu, lanjut dia sekaligus untuk menindaklanjuti putusan pembatalan aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu.


"Diketahui MA sudah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan membuat kondisi BPJS Kesehatan menjadi tidak pasti dari sisi keuangan. Sementara rumah sakit saat ini merupakan institusi yang paling penting saat ini untuk bisa diprioritaskan," ujar Sri Mulyani dalam Video Conference, Rabu (18/3/2020).


"Kami akan menyusun perpres dalam rangka memberikan kepastian kepada rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk mendukung langkah penanganan covid-19," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah sebenarnya telah memiliki alokasi anggaran di Kementerian Kesehatan dalam menangani pandemik virus corona. Kendati demikian, BPJS Kesehatan juga diminta untuk turut memberikan jaminan dengan alasan, agar akuntabilitas anggaran bisa dipertanggungjawabkan.

"Kementerian kesehatan sebetulnya sudah ada pos anggarannya, namun bergantung berapa jumlah kasusnya dan bagaimana penanganannya, serta BPJS untuk ikut cover, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.


Selain meminta BPJS Kesehatan ikut serta dalam menjamin pasien virus corona, Sri Mulyani pun bakal melakukan realokasi anggaran dari Kementerian/Lembaga, termasuk APBD. Diperkirakan ada sekitar Rp 27 triliun anggaran yang berasal dari realokasi anggaran keseluruhan K/L pemerintah pusat dan daerah tersebut.

(dob/dob)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading