Harga Gas Turun Industri Masih Memble, Ada Hukuman Jokowi
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
18 March 2020 11:20
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas dengan topik pembahasan harga gas dan bahan bakar minyak (BBM) di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Melalui sambungan video conference, Jokowi menegaskan pembahasan penyesuaian harga gas untuk industri telah dibahas sejak awal tahun. Setidaknya, ada 3 opsi yang kala itu yang diminta untuk dikalkulasi jajaran menteri.
"Opsi pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah, opsi kedua pemberlakuan DMO [Domestic Market Obligation], opsi ketiga bebas impor gas untuk industri," kata Jokowi, Rabu (18/3/2020).
Jokowi meminta ketiga opsi tersebut dikalkulasi betul sebelum mengeksekusi kebijakan. Kepala negara juga mengingatkan agar industri bisa diberikan insentif penurunan harga gas yang bisa diverifikasi dengan cermat.
"Sehingga pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi kita, memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita," katanya.
"Industri yang diberikan insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya, meningkatkan investasi barunya. Industri yang diberi insentif juga mampu meningkatkan efisiensi produksinya, sehingga bisa lebih kompetitif," jelasnya.
Jokowi bahkan menekankan harus ada 'hukuman' bagi industri yang sudah mendapatkan insentif, namun performanya tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
"Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala, harus dilakukan terhadap industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada punishment, industri yang tidak memiliki performa yang sesuai yang kita inginkan," tegas Jokowi.
(dru) Next Article Jokowi: Praktik Keagamaan Tertutup Harus Kita Hindari!
Melalui sambungan video conference, Jokowi menegaskan pembahasan penyesuaian harga gas untuk industri telah dibahas sejak awal tahun. Setidaknya, ada 3 opsi yang kala itu yang diminta untuk dikalkulasi jajaran menteri.
"Opsi pertama mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah pemerintah, opsi kedua pemberlakuan DMO [Domestic Market Obligation], opsi ketiga bebas impor gas untuk industri," kata Jokowi, Rabu (18/3/2020).
"Sehingga pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi kita, memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita," katanya.
"Industri yang diberikan insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya, meningkatkan investasi barunya. Industri yang diberi insentif juga mampu meningkatkan efisiensi produksinya, sehingga bisa lebih kompetitif," jelasnya.
Jokowi bahkan menekankan harus ada 'hukuman' bagi industri yang sudah mendapatkan insentif, namun performanya tidak sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.
"Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala, harus dilakukan terhadap industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada punishment, industri yang tidak memiliki performa yang sesuai yang kita inginkan," tegas Jokowi.
(dru) Next Article Jokowi: Praktik Keagamaan Tertutup Harus Kita Hindari!
Most Popular