Ayo Dong! Antisipasi Corona, Pemerintah Harus Jujur
Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia
13 March 2020 13:59
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dituding tidak bertaji dalam menanggulangi wabah corona alias Covid-19. Sebenarnya, kunci dari penanganan wabah corona adalah transparansi dan kejujuran dari pemerintah itu sendiri.
"Cara pemerintah menangani wabah corona virus sangat buruk. Setiap pejabat tinggi seenaknya mengeluarkan komentar dan kebijakan. Sudah saatnya Presiden sebagai commander in chief menertibkan dengan keras jajaran di bawahnya. Karena, yang sedang kita hadapi mirip dengan perang," kata Ekonom Faisal Basri, Jumat (13/3/2020).
Ia menilai, segala daya upaya harus mengutamakan agar penularan tidak meluas. Celah sekecil apa pun harus ditutup, kemungkinan munculnya cluster baru harus diantisipasi dan diisolasi agar terkendali dan tidak meluas.
"Anggaran harus diprioritaskan bagi pengadaan perlengkapan dan alat pendeteksi dini dan pengujian menyeluruh serta penguatan tenaga medis yang cakap serta penyediaan informasi yang lebih rinci dan akurat. Semua itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu mengendalikan wabah corona virus, sehingga tidak menimbulkan kepanikan."
Cluster baru ini, sambung Faisal, harus secara masif diinformasikan ke seluruh warga. Bahkan hal ini tertuang dalam undang-undang juga.
UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154. Pemerintah diminta mengumumkan jenis penyakit hingga daerah sumber penularan secara berkala.
"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan," bunyi Pasal 154 ayat 1.
Pemerintah juga diminta melakukan analisis terhadap penyakit menular dengan bekerja sama dengan masyarakat ataupun negara lain. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan karantina sekaligus menyiapkan tempat karantina.
DKI Sendiri dan Jawa Barat telah memiliki situs khusus pemantauan virus corona.
NEXT > Ridwan Kamil Gerak Cepat!
"Cara pemerintah menangani wabah corona virus sangat buruk. Setiap pejabat tinggi seenaknya mengeluarkan komentar dan kebijakan. Sudah saatnya Presiden sebagai commander in chief menertibkan dengan keras jajaran di bawahnya. Karena, yang sedang kita hadapi mirip dengan perang," kata Ekonom Faisal Basri, Jumat (13/3/2020).
Ia menilai, segala daya upaya harus mengutamakan agar penularan tidak meluas. Celah sekecil apa pun harus ditutup, kemungkinan munculnya cluster baru harus diantisipasi dan diisolasi agar terkendali dan tidak meluas.
"Anggaran harus diprioritaskan bagi pengadaan perlengkapan dan alat pendeteksi dini dan pengujian menyeluruh serta penguatan tenaga medis yang cakap serta penyediaan informasi yang lebih rinci dan akurat. Semua itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah mampu mengendalikan wabah corona virus, sehingga tidak menimbulkan kepanikan."
Cluster baru ini, sambung Faisal, harus secara masif diinformasikan ke seluruh warga. Bahkan hal ini tertuang dalam undang-undang juga.
UU tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 154. Pemerintah diminta mengumumkan jenis penyakit hingga daerah sumber penularan secara berkala.
"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan," bunyi Pasal 154 ayat 1.
Pemerintah juga diminta melakukan analisis terhadap penyakit menular dengan bekerja sama dengan masyarakat ataupun negara lain. Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan karantina sekaligus menyiapkan tempat karantina.
Mantan Kepala BKPM Thomas Lembong pun mencuit di akun Twitternya. Kejujuran menurutnya sangatlah penting untuk mencegah masifnya wabah corona.
"Yang utama dalam wabah pandemik adalah KEJUJURAN. Kalau sampai di-tutup2in, maka "waktu emas" akan terbuang yg harusnya dipakai utk upaya pencegahan besar2an," tulis Thom di akun Twitternya @tomlembong.
Dari bahan presentasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dituliskan juga pembelajaran dari Singapura, Vietnam hingga Selandia Baru menghadapi Corona. Salah satu poinnya, kembali lagi kepada transparansi data dan informasi.
Berikut di antaranya :
- Komitmen tegas mengutamakan keselamatan warga sebagai prioritas pertama.
- Transparansi data dan informasi, sambil tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pasien.
- Melakukan tes secara besar-besaran dan dengan cepat.
- Seluruh informasi disampaikan secara seketika dan jernih, agar publik dapat ikut melakukan mitigasi risiko.
- Pembatasan perkumpulan massa dan kontak sosial dilakukan sejak awal.
- Pemantauan orang yang diduga tertular COVID-19 dilakukan dengan ketat, dan melakukan karantina rumah secara masif.
- Pembatalan perizinan acara-acara besar. Pembatasan acara- acara tanpa perizinan yang dilakukan oleh warga.
- Panduan dan dukungan lengkap bagi berbagai segmen publik tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan selama masa kewaspadaan COVID-19.
- Kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak untuk penanganan penyebaran COVID-19.
DKI Sendiri dan Jawa Barat telah memiliki situs khusus pemantauan virus corona.
NEXT > Ridwan Kamil Gerak Cepat!
Next Page
Jabar Langsung Responsif
Pages
Most Popular