DPR Kritik Tajam Soal Penanganan Banjir, Ini Jawaban Anies
Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
27 February 2020 13:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia mengkritik ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat di ruang rapat Komisi V DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Salah seorang Anggota DPR RI menilai ketiga pemimpin daerah itu tidak punya hati.
Merespons kritikan DPR, Anies pun buka suara. Seperti dikutip detik.com, Kamis (27/2/2020), Anies mengatakan tidak ada niat untuk mangkir dari rapat tersebut.
"Sebenarnya dari malam, kita itu terus di lapangan, bersama dengan warga, karena sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan, jadi berada di lapangan terus," kata dia di Ancol, Jakarta Utara.
"Karena itu saya sampaikan kepada semua, izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang ini, bersama warga. Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain kita lakukan sesudah warga bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing, dan Alhamdulillah sore ini 100% sudah surut," lanjutnya.
Ia pun menjabarkan sejumlah kerja-kerja yang dilakukan sejak banjir melanda sejak 25 Februari 2020 lalu.
"Bukan hanya pengecekan lapangan, kan pengecekan lapangan itu, satu memastikan bahwa kebutuhan logistik dari masyarakat itu terpenuhi. Kedua, pos-pos kesehatan melayani semua kebutuhan," kata Anies.
"Ketiga, tidak ada hambatan di sistem drainase sehingga proses penyurutan air itu bisa berjalan tanpa hambatan," lanjut eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung soal perbedaan kewenangan kepala daerah di Jabar dengan di Jakarta saat bicara tentang penanganan banjir. Hal itu dikatakan saat menggelar video konferensi dengan Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Jabar Command Center, Bandung, Rabu (26/2) malam, seperti dilansir cnnindonesia.com.
"Pembangunan Jabar berbeda dengan Jakarta. Di Jabar, ada hierarki bupati/wali kota, jadi yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya," kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.
Menurutnya, di Jabar, penanganan teknis banjir kerap disamakan antara gubernur dengan wali kota atau bupati. Padahal, ujar Kang Emil, tugas pokok dan fungsi ada di level kota/kabupaten.
"Jadi sebenarnya Pemprov Jabar sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dalam pengambilan keputusan. Saya amati per hari ini, seringkali Gubernur Jabar itu disamakan teknisnya seperti wali kota/bupati, padahal tupoksi ada di level kota/kabupaten," ucapnya.
Terkait penanganan banjir, kata dia, Pemprov Jabar melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, tetap cepat dan tanggap memberikan bantuan logistik mulai dari tenda, kasur, mie instan, hingga obat-obatan setelah berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota serta BPBD setempat.
(miq/dru) Next Article Nasdem Deklarasi Anies Jadi Capres, Apa Kata Ridwan Kamil?
Merespons kritikan DPR, Anies pun buka suara. Seperti dikutip detik.com, Kamis (27/2/2020), Anies mengatakan tidak ada niat untuk mangkir dari rapat tersebut.
"Sebenarnya dari malam, kita itu terus di lapangan, bersama dengan warga, karena sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan, jadi berada di lapangan terus," kata dia di Ancol, Jakarta Utara.
Ia pun menjabarkan sejumlah kerja-kerja yang dilakukan sejak banjir melanda sejak 25 Februari 2020 lalu.
"Bukan hanya pengecekan lapangan, kan pengecekan lapangan itu, satu memastikan bahwa kebutuhan logistik dari masyarakat itu terpenuhi. Kedua, pos-pos kesehatan melayani semua kebutuhan," kata Anies.
"Ketiga, tidak ada hambatan di sistem drainase sehingga proses penyurutan air itu bisa berjalan tanpa hambatan," lanjut eks menteri pendidikan dan kebudayaan itu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyinggung soal perbedaan kewenangan kepala daerah di Jabar dengan di Jakarta saat bicara tentang penanganan banjir. Hal itu dikatakan saat menggelar video konferensi dengan Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja di Jabar Command Center, Bandung, Rabu (26/2) malam, seperti dilansir cnnindonesia.com.
"Pembangunan Jabar berbeda dengan Jakarta. Di Jabar, ada hierarki bupati/wali kota, jadi yang bertanggung jawab adalah kepala daerahnya," kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.
Menurutnya, di Jabar, penanganan teknis banjir kerap disamakan antara gubernur dengan wali kota atau bupati. Padahal, ujar Kang Emil, tugas pokok dan fungsi ada di level kota/kabupaten.
"Jadi sebenarnya Pemprov Jabar sudah melakukan semuanya sesuai prosedur dalam pengambilan keputusan. Saya amati per hari ini, seringkali Gubernur Jabar itu disamakan teknisnya seperti wali kota/bupati, padahal tupoksi ada di level kota/kabupaten," ucapnya.
Terkait penanganan banjir, kata dia, Pemprov Jabar melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan, tetap cepat dan tanggap memberikan bantuan logistik mulai dari tenda, kasur, mie instan, hingga obat-obatan setelah berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota serta BPBD setempat.
(miq/dru) Next Article Nasdem Deklarasi Anies Jadi Capres, Apa Kata Ridwan Kamil?
Most Popular