Anies Bagai 'Enemy of the State' dan Komentar Ahok
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
01 February 2020 21:15
Jakarta, CNBC Indonesia - Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sederet kebijakannya masih menjadi topik hangat di antara pemangku kepentingan hingga netizen. Anies layaknya 'enemy of the state' yang tak henti-hentinya dibombardir kritik, bahkan dari kalangan pemerintah sendiri.
Ada beberapa contoh silang pendapat terhadap ucapan ataupun kebijakan Anies. Silang pendapat itu merentang dari permasalahan banjir di underpass Kemayoran (Jakarta Pusat) hingga revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).
Pada Minggu (26/1/2020), sebuah pernyataan resmi dirilis Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Ia berkomentar perihal pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang bilang penanganan underpass Kemayoran yang terendam banjir menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Saya minta jajaran pejabat Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir," kata Heru yang pernah duduk di Balai Kota, DKI Jakarta ini. Ia pun pernah menjadi Walikota Jakarta Utara.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Memang Anies pernah menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Selain banjir di underpass Kemayoran, permasalahan antara Istana Kepresidenan dan Pemprov DKI Jakarta juga berkaitan dengan revitalisasi kawasan Monas. Banyak pihak yang mengkritik menilai revitalisasi kawasan itu keliru, tidak terkecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami lagi lakukan pemeriksaan. Jadi dari sisi prosedur saja ada kesalahan. Nanti di dalam prosedur, Keppres 25 Tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur. Dari situ KLHK," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Terpisah, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Pemprov DKI Jakarta belum ada mengirimkan surat terkait revitalisasi kawasan Monas. Surat yang diajukan baru terkait dengan pembangunan fase MRT di kawasan Monas dan gelaran Formula E.
"Diskusi sangat alot, pertimbangan banyak hal. Itu adalah keputusan pengarah yang memutuskan. Oke letaknya di sini. Itu yang pertama. Kedua adalah juga dalam hal rencana Formula E. Itu yang juga akan memanfaatkan zona Monas. Dalam hal ini DKI juga ajukan surat persetujuan kepada Dewan Pengarah," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Setelah melakukan pembahasan bersama, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menunda revitalisasi kawasan Monas. Revitalisasi akan dilanjut setelah ada izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Pratikno.
Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
"Di dalam pertemuan kami dengan eksekutif, revitalisasi sementara dihentikan menunggu surat dari pada Komisi Pengarah," ujarnya.
Hal itu disampaikan Prasetio usai rapat dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Saefullah turut mendampingi Prasetio yang menyampaikan hasil pertemuan.
Belakangan, Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP buka suara soal revitalisasi kawasan Monas.
Ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (31/1/2020), Ahok mengaku tidak mengingat secara perinci perihal revitalisasi tersebut.
"Lupa dah gua," ujarnya.
Satu yang pasti, menurut Ahok, revitalisasi ketika itu menyasar bagian bawah tanah kawasan Monas. Desain itu pun sudah selesai. Harapannya ketika itu seiring keberadaan MRT, maka ke Balai Kota bisa melalui spot bawah tanah itu. Di spot itu pun banyak UMKM hingga parkir mobil.
"Itu yang saya tahu dulu. Sudah ada design selesai waktu itu terhambat dulu kayaknya menhan (menteri pertahanan) nyimpen tank, nggak mungkin," kata Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Rumah DP 0 Rupiah & Normalisasi Ciliwung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku tak suka dengan program uang muka atau DP (Down Payment) Nol Rupiah atau 0% yang memang diinisiasi Anies. Dia menilai program itu tak mendidik
"Saya tidak suka zero DP karena tidak didik generasi muda menabung. Jangan sampai zero-zero itu trader," kata Erick saat bicara soal rencana bisnis BUMN di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurutnya, generasi muda perlu diajarkan menabung, setidaknya untuk memenuhi pembayaran DP. Dengan adanya uang muka, maka suatu cicilan bisa dilakukan lebih mudah dan tidak memberatkan.
"Kalau mereka sudah biasa cicil dari awal 5% atau berapa dia akan ada tanggung jawab tapi akses cicilan 20-30 tahun tidak memberatkan," kata Erick lebih jauh.
Erick memang tak menyebut nama Anies Baswedan. Namun program DP Rp 0 ini merupakan program besutan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang digaungkan sejak kampanye beberapa waktu lalu.
Erick pun mengaku tidak ingin bank BUMN khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ikut terlibat program tersebut.
"Tenaga kerja tidak semua BUMN bisa melakukan new job creation karena sulit. Kita dorong BTN dengan partner bunga murah dan bisa efisien," bebernya.
"Misalnya bangun 1 juta rumah buat kalangan milenial. Karena memang milenial sulit dapat rumah. Kita kasih izin akses," lanjutnya.
"Intinya kan akses dana. Ada berapa banyak AC, bingkai pintu meubel dibutuhkan ada sinergi swasta. Itu yang saya bilang add value ada new job ada strategi yang diturunkan. Jadi harus ada aturannya supaya add value job creation ada," tutur Erick.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga pernah mengutarakan kekecewaannya kepada Anies lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Saat itu, Basuki bersama dengan Anies dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo tengah melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya menggunakan helikopter.
Ketiganya melintasi ke sekitar 130 titik banjir se-Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang terdampak banjir terparah di sekitar Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol.
Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Klaim Anies: Banjir Jakarta Cepat Surut Dibanding Era Ahok
Ada beberapa contoh silang pendapat terhadap ucapan ataupun kebijakan Anies. Silang pendapat itu merentang dari permasalahan banjir di underpass Kemayoran (Jakarta Pusat) hingga revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas).
Pada Minggu (26/1/2020), sebuah pernyataan resmi dirilis Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Ia berkomentar perihal pernyataan Pemprov DKI Jakarta yang bilang penanganan underpass Kemayoran yang terendam banjir menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kita bersama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada kewenangan pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.
Memang Anies pernah menyebutkan wilayah Kemayoran merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, menurut Heru, seluruh wilayah Ibu Kota menjadi tanggung jawab penuh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Selain banjir di underpass Kemayoran, permasalahan antara Istana Kepresidenan dan Pemprov DKI Jakarta juga berkaitan dengan revitalisasi kawasan Monas. Banyak pihak yang mengkritik menilai revitalisasi kawasan itu keliru, tidak terkecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kami lagi lakukan pemeriksaan. Jadi dari sisi prosedur saja ada kesalahan. Nanti di dalam prosedur, Keppres 25 Tahun 1995 itu terlihat sekali indikasi bahwa pekerjaan yang secara fisik sudah dilakukan di Monas itu tidak sesuai prosedur. Dari situ KLHK," kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Terpisah, Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Pemprov DKI Jakarta belum ada mengirimkan surat terkait revitalisasi kawasan Monas. Surat yang diajukan baru terkait dengan pembangunan fase MRT di kawasan Monas dan gelaran Formula E.
"Diskusi sangat alot, pertimbangan banyak hal. Itu adalah keputusan pengarah yang memutuskan. Oke letaknya di sini. Itu yang pertama. Kedua adalah juga dalam hal rencana Formula E. Itu yang juga akan memanfaatkan zona Monas. Dalam hal ini DKI juga ajukan surat persetujuan kepada Dewan Pengarah," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Setelah melakukan pembahasan bersama, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menunda revitalisasi kawasan Monas. Revitalisasi akan dilanjut setelah ada izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Pratikno.
Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (28/1/2020).
"Di dalam pertemuan kami dengan eksekutif, revitalisasi sementara dihentikan menunggu surat dari pada Komisi Pengarah," ujarnya.
Hal itu disampaikan Prasetio usai rapat dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Saefullah turut mendampingi Prasetio yang menyampaikan hasil pertemuan.
Belakangan, Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP buka suara soal revitalisasi kawasan Monas.
Ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (31/1/2020), Ahok mengaku tidak mengingat secara perinci perihal revitalisasi tersebut.
"Lupa dah gua," ujarnya.
Satu yang pasti, menurut Ahok, revitalisasi ketika itu menyasar bagian bawah tanah kawasan Monas. Desain itu pun sudah selesai. Harapannya ketika itu seiring keberadaan MRT, maka ke Balai Kota bisa melalui spot bawah tanah itu. Di spot itu pun banyak UMKM hingga parkir mobil.
"Itu yang saya tahu dulu. Sudah ada design selesai waktu itu terhambat dulu kayaknya menhan (menteri pertahanan) nyimpen tank, nggak mungkin," kata Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Rumah DP 0 Rupiah & Normalisasi Ciliwung
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengaku tak suka dengan program uang muka atau DP (Down Payment) Nol Rupiah atau 0% yang memang diinisiasi Anies. Dia menilai program itu tak mendidik
"Saya tidak suka zero DP karena tidak didik generasi muda menabung. Jangan sampai zero-zero itu trader," kata Erick saat bicara soal rencana bisnis BUMN di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Menurutnya, generasi muda perlu diajarkan menabung, setidaknya untuk memenuhi pembayaran DP. Dengan adanya uang muka, maka suatu cicilan bisa dilakukan lebih mudah dan tidak memberatkan.
"Kalau mereka sudah biasa cicil dari awal 5% atau berapa dia akan ada tanggung jawab tapi akses cicilan 20-30 tahun tidak memberatkan," kata Erick lebih jauh.
Erick memang tak menyebut nama Anies Baswedan. Namun program DP Rp 0 ini merupakan program besutan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang digaungkan sejak kampanye beberapa waktu lalu.
Erick pun mengaku tidak ingin bank BUMN khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) ikut terlibat program tersebut.
"Tenaga kerja tidak semua BUMN bisa melakukan new job creation karena sulit. Kita dorong BTN dengan partner bunga murah dan bisa efisien," bebernya.
"Misalnya bangun 1 juta rumah buat kalangan milenial. Karena memang milenial sulit dapat rumah. Kita kasih izin akses," lanjutnya.
"Intinya kan akses dana. Ada berapa banyak AC, bingkai pintu meubel dibutuhkan ada sinergi swasta. Itu yang saya bilang add value ada new job ada strategi yang diturunkan. Jadi harus ada aturannya supaya add value job creation ada," tutur Erick.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga pernah mengutarakan kekecewaannya kepada Anies lantaran normalisasi sungai Ciliwung yang baru dilakukan sepanjang 16 kilometer (km) dari total 33 km.
"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).
Saat itu, Basuki bersama dengan Anies dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo tengah melakukan tinjauan udara ke sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya menggunakan helikopter.
Ketiganya melintasi ke sekitar 130 titik banjir se-Jabodetabek, terutama daerah-daerah yang terdampak banjir terparah di sekitar Sungai Ciliwung, Kali Krukut, Kali Sunter, dan Kali Grogol.
Basuki mengungkapkan bahwa daerah di sekitar wilayah sungai yang sudah dinormalisasi terlihat tidak tergenang banjir sama sekali, namun kondisi ini berbeda jauh dengan wilayah yang belum dinormalisasi.
"Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan, Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar daerah yang terendam banjir ke depan dapat lebih berkurang dari jumlah saat ini.
[Gambas:Video CNBC]
(miq/miq) Next Article Klaim Anies: Banjir Jakarta Cepat Surut Dibanding Era Ahok
Most Popular