CNBC Indonesia
FOTO

Ramai-ramai Warga Geruduk Kantor Mas Nadiem, Ada Apa?

CNBC Indonesia/Muhammad Sabki,  CNBC Indonesia
08 January 2020 12:49
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat se-Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Mereka menolak dihilangkannya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan DIKMAS). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Mereka datang dari semua kalangan baik akademisi, praktisi dan mahasiswa pendidikan luar sekolah/pendidikan nonformal/pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Demo tersebut juga diikuti oleh ibu-ibu dengan membawa poster bertuliskan penolakan terhadap Perpres No 82/2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

Para peserta aksi menuntut pemerintah memastikan adanya perlakuan yang setara terhadap satuan pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.
Mereka melakukan aksi untuk menuntut revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.