UU Kewarganegaraan Anti-Muslim India, Mengapa Memicu Protes?

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa hari terakhir ribuan warga India mengadakan aksi protes atas Undang-Undang (UU) kewarganegaraan baru. UU tersebut dianggap menyerang konstitusi sekuler dan diskriminasi terhadap Muslim minoritas.

UU bernama Citizenship Amendment Act (CAA) bertujuan untuk mempercepat kewarganegaraan bagi warga Hindu, Parsis, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang teraniaya dan berada di India sebelum 31 Desember 2014.

RUU kewarganegaraan tersebut muncul setelah keputusan Mahkamah Agung yang menyerahkan kelompok-kelompok untuk mengendalikan situs Hindu yang diperebutkan, di mana sebuah masjid abad ke-16 dihancurkan oleh para fanatik Hindu pada tahun 1992 untuk pembangunan sebuah kuil di sana.

Foto: Demo India (AP Photo/Mahesh Kumar A.)

Kemudian RUU sah pada 11 Desember 2019 dan memicu demonstrasi luas di negara bagian timur laut Assam, karena para pengunjuk rasa khawatir migran ilegal dari negara tetangga Bangladesh yang mayoritas Muslim menjadi penduduk legal.

Di tempat lain di India, pengunjuk rasa mengatakan UU kewarganegaraan akan diikuti oleh National Register of Citizens (NRC), yang dikhawatirkan dirancang pemerintah nasionalis-Hindu untuk mengusir Muslim yang tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan yang memadai.

Namun, pemerintah membantah tuduhan itu, dan berjanji melindungi semua warga negara secara setara.

Foto: Protes Hukum Kewarganegaraan India. (Foto AP / Altaf Qadri)

Sebelumnya pada 2015 atas perintah Mahkamah Agung, pihak berwenang di negara bagian timur laut Assam Mulai menggunakan NRC untuk mengidentifikasi imigran ilegal. Itu dimaksudkan untuk digunakan pada wilayah yang beragam secara etnis.

Manifesto 2019 dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengatakan "di masa depan kami akan mengimplementasikan NRC secara bertahap di bagian lain negara itu," seperti dilansir dari Reuters, Selasa (24/12/2019).

Untuk diketahui sebagian besar dari 1,3 miliar orang India beragama Hindu, dan sekitar 14% nya adalah Muslim, sisanya adalah Kristen, Budha, dan lainnya.

Minoritas agama dan liberal semakin tidak nyaman dengan peraturan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga pemimpin BJP, yang tampaknya lebih ditekankan sejak ia terpilih kembali pada bulan Mei.

CAA ditentang oleh partai politik Muslim, pengacara dan kelompok hak asasi manusia dengan alasan bahwa itu melanggar konstitusi sekuler. Atas protes tersebut pada 22 Januari mendatang Mahkamah Agung akan mendengar dan melihat petisi terkait penentangan itu.

[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas) Next Article Heboh! Skandal Dana Corona Belasan Triliun, Seret PM India